KabarMakassar.com — Komisi V DPR RI menyoroti persoalan infrastruktur strategis dan transportasi di Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu dan sekitarnya, sebagai bagian dari upaya pemulihan pascabencana dan percepatan pembangunan kawasan.
Politisi asal Sulsel sekaligus Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menyampaikan hal tersebut saat meninjau langsung sejumlah titik vital di wilayah tersebut, Selasa (24/06).
Andi Iwan memfokuskan perhatian pada kondisi Pelabuhan Pantoloan dan Jembatan IV Palu, dua infrastruktur penting yang menjadi tulang punggung konektivitas dan logistik di wilayah ini. Ia juga menyoroti masih banyaknya warga korban gempa dan likuefaksi tahun 2018 yang belum mendapatkan hunian tetap (huntap) dan masih menetap di hunian sementara (huntara).
“Kita ingin memastikan aktivitas masyarakat Palu kembali pulih seperti sedia kala. Tapi kita juga melihat bahwa pemulihan ini belum tuntas, terutama bagi ratusan keluarga yang masih tinggal di huntara, baik di Palu, Donggala, maupun Sigi,” ujarnya.
Menurutnya, perbaikan infrastruktur tidak hanya menyangkut pembangunan fisik, tetapi juga harus menyentuh aspek sosial dan keadilan bagi korban bencana. Ia menegaskan bahwa fasilitas yang dibangun pascabencana semestinya lebih baik dari kondisi sebelum bencana, sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap masyarakat terdampak.
Andi Iwan juga mendukung gagasan sinergi antara pemerintah daerah dan sektor industri dalam memperbaiki jalan-jalan nasional yang sering digunakan oleh kendaraan operasional perusahaan besar. Ia mencontohkan kolaborasi yang telah berjalan dengan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), yang turut terlibat dalam rehabilitasi jalur transportasi yang mereka manfaatkan.
“Bila pihak industri ikut berkontribusi dalam memperbaiki infrastruktur yang mereka gunakan, maka anggaran negara bisa dialokasikan lebih optimal ke wilayah lain yang belum tersentuh. Ini solusi konkret dalam mengatasi ketimpangan pembangunan,” jelasnya.
Dalam pertemuan bersama Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, Komisi V DPR RI dan pemerintah provinsi menyepakati pentingnya komunikasi dua arah antara pusat dan daerah. Sinergi ini diperlukan agar perencanaan pembangunan lebih akurat, terutama dalam menyusun daftar prioritas kebutuhan infrastruktur yang mendesak.
“Keberadaan Pak Gubernur menjadi kunci dalam membuka akses komunikasi yang baik. Pemerintah pusat tentu sangat terbantu jika daerah bisa menyampaikan kebutuhan secara terstruktur. Komisi V siap menjembatani dan mengawal proses tersebut di tingkat kementerian teknis,” tegas Andi Iwan.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa hasil peninjauan lapangan ini akan dibawa ke forum Komisi V DPR RI bersama para mitra kerja seperti Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Komisi berkomitmen menindaklanjuti seluruh temuan dan aspirasi yang muncul selama peninjauan di Sulawesi Tengah.
“Kita ingin kerja-kerja perbaikan ini tidak berhenti di wacana. Semua masukan akan kami dorong agar masuk dalam program nasional dan didanai melalui APBN. Palu dan daerah sekitarnya tidak boleh tertinggal,” tutup politisi Partai Gerindra itu.
