KabarMakassar.com — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi memperketat evaluasi realisasi APBD dengan meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menyajikan capaian secara terukur hingga akhir tahun.
Evaluasi tidak lagi hanya melihat persentase serapan anggaran, tetapi juga membandingkan target dengan realisasi, progres fisik, status kontrak, pembayaran, serta proyeksi penyelesaian kegiatan.
Appi menegaskan setiap kepala OPD harus mampu menjelaskan kondisi program yang menjadi tanggung jawabnya, termasuk kegiatan yang berpotensi mengalami keterlambatan.
“Berapa target serapan keuangan dan fisik OPD sampai periode pelunasan? Yang kedua, berapa realisasi aktual. Ini benar-benar di dalam tahapan yang sangat teknis dalam wilayah evaluasi yang harus kita pastikan,” kata Appi, Sabtu (22/08).
Menurutnya, evaluasi juga harus mampu mengidentifikasi kesenjangan antara target dan realisasi. OPD diminta menunjukkan kegiatan yang menjadi penyebab rendahnya serapan sekaligus menjelaskan nilai anggaran yang belum dikontrakkan.
Selain itu, Appi meminta OPD menginventarisasi kontrak yang sudah berjalan tetapi belum dibayar serta memetakan tiga kegiatan yang memiliki risiko keterlambatan paling tinggi, terutama yang berkaitan dengan program prioritas nasional dan program prioritas Pemerintah Kota Makassar.
“Ini sangat penting terhadap program-program prioritas, baik program prioritas nasional maupun program prioritas kita. Ini yang harus menjadi konsen kita,” tegasnya.
Appi juga meminta setiap OPD mengurai penyebab persoalan secara terbuka. Faktor penghambat harus dipetakan, apakah berasal dari perencanaan, proses pengadaan, pelaksanaan, administrasi maupun faktor eksternal.
Dari hasil pemetaan tersebut, masing-masing OPD wajib menyiapkan tindakan korektif beserta target waktu penyelesaiannya.
Untuk memastikan evaluasi berjalan efektif, Appi mengatakan akan melakukan pembahasan bersama OPD secara langsung. Kepala OPD diminta menjadi pihak yang mempresentasikan capaian, sementara tim teknis berada di belakang untuk memberikan dukungan.
“Kita akan bertemu satu-satu. Saya akan pastikan bahwa yang mempresentasikan adalah kepala OPD-nya, tim teknisnya hanya berdiri di belakang untuk support Anda,” ujarnya.
Ia menilai pola tersebut penting agar pimpinan OPD benar-benar memahami kondisi program yang dikerjakan dan mampu mengambil keputusan terhadap persoalan yang muncul.
Appi juga mengingatkan agar target realisasi tidak sekadar disampaikan dalam bentuk angka tanpa dukungan data kegiatan. Menurutnya, target seperti 95 persen harus dapat dijelaskan melalui daftar kegiatan, nilai anggaran, progres fisik, status kontrak hingga jadwal pembayaran.
“Semua bisa mengatakan 95 persen siap, 95 persen oke. Tapi tidak dapat menunjukkan daftar kegiatannya. Apa yang 95 persen yang belum bisa dicapai? Nilai anggarannya, progres fisik, kontrak, dan jadwal pembayaran,” katanya.
Karena itu, Appi meminta seluruh proses monitoring dan evaluasi diarahkan untuk memastikan target yang telah ditetapkan sejak awal benar-benar dapat dicapai.
Ia menegaskan persoalan yang muncul di dalam OPD tidak boleh disembunyikan. Setiap kendala harus dibicarakan dan dicarikan jalan keluar sebelum berdampak lebih luas terhadap program pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat.
“Saya tidak mau melihat ketika ada persoalan yang terjadi di dalam OPD, kadang-kadang ada miss administrasi atau apa, itu ditutup-tutupi. Padahal sebenarnya ini harus didiskusikan, bagaimana jalan keluar yang terbaik,” tegasnya.
Dalam evaluasi tersebut, Pemkot Makassar akan menggunakan sejumlah indikator untuk melihat kondisi realisasi secara menyeluruh. Indikator itu mencakup persentase serapan keuangan, realisasi fisik, status kontrak, progres kegiatan, serta proyeksi atau forecast hingga akhir tahun.
Appi menilai kelima indikator tersebut saling melengkapi untuk menemukan persoalan yang sebenarnya terjadi dalam pelaksanaan program.
“Data mengungkap masalah, evaluasi mengarahkan hasil, dan aksi nyata memberikan solusi,” ujarnya.
Ia juga meminta jajaran OPD memastikan proses belanja pemerintah berangkat dari perencanaan yang matang, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban.
Menurut Appi, keberhasilan realisasi APBD pada akhirnya tidak hanya diukur dari tingginya angka serapan, tetapi dari seberapa besar program pemerintah memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Kerja kita bukan untuk diri sendiri, tapi bentuk dari kerja kita akan berdampak langsung terhadap pola pelayanan kita kepada masyarakat,” tukasnya.
