KabarMakassar.com — Sejumlah program prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar pada tahun anggaran 2025 belum berjalan maksimal.
Hal itu terungkap dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, Senin (20/7).
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, Dakhlan, mengungkapkan beberapa program prioritas yang realisasinya tidak optimal, di antaranya revitalisasi Lapangan Karebosi, pengadaan pakaian seragam gratis, hingga program PAUD.
“Kalau yang saya tahu itu Karebosi, kemudian pakaian seragam, kemudian ada PAUD juga yang tidak jalan,” kata Dakhlan.
Ia menjelaskan, realisasi belanja modal gedung dan bangunan menjadi yang terendah pada 2025, yakni hanya sekitar 74,21 persen. Kondisi tersebut dipengaruhi tertundanya pelaksanaan proyek revitalisasi Karebosi.
Menurut Dahlan, proyek multiyears Karebosi harus dihentikan sementara karena proses pemeriksaan yang berlanjut ke aparat penegak hukum (APH), sehingga pelaksanaan fisik tidak dapat dilanjutkan pada 2025.
“Karebosi itu tidak bisa jalan karena proses pemeriksaannya masuk ke ranah hukum. Makanya pembangunan dihentikan sementara sambil menunggu rekomendasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, anggaran yang semula disiapkan sekitar Rp30 miliar hingga Rp40 miliar pada 2026 diperkirakan tidak lagi digunakan. Pemerintah Kota Makassar kini mempertimbangkan melanjutkan proyek tersebut pada 2027 atau bahkan 2028 dengan kemungkinan perubahan desain.
Selain Karebosi, Dakhlan juga menyebut pelaksanaan program PAUD belum berjalan sesuai target.
“Dari lima program PAUD itu, yang berjalan hanya sekitar 3 persen. Tahun ini pun masih ada yang belum berjalan meski anggarannya sudah cukup besar,” katanya.
Sementara itu, anggota DPRD Kota Makassar, Irwan Djafar, menilai capaian program yang tidak maksimal harus menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan APBD berikutnya.
Menurutnya, besarnya sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) Rp699 Miliar harus menjadi dasar agar penganggaran ke depan lebih realistis dan sesuai kemampuan pelaksanaan.
“Ini menjadi dasar kita untuk 2027. Kalau ada anggaran besar tetapi programnya tidak bisa jalan, tentu harus menjadi evaluasi agar tidak terulang,” ujar Irwan.
