kabarbursa.com
kabarbursa.com
News  

Jelang Pilkada, 4 Bakal Calon Bupati Jeneponto Berebut Rekomendasi Partai Golkar

Jelang Pilkada, 4 Bakal Calon Bupati Jeneponto Berebut Rekomendasi Partai Golkar
Pimpinan Partai Golkar Kecamatan Bangkala, Ahmad Akmar Anas. (Ist).
banner 468x60

KabarMakassar.com — Sejumlah figur bakal calon Bupati Jeneponto, Sulawesi Selatan dikabarkan saling berebut rekomendasi DPP Partai Golongan Karya (Golkar) di Pilkada Jeneponto 2024.

Berdasarkan informasi yang berkembang, selain Ketua Komisi I, Islam Iskandar, ada tiga figur yang disebut juga mengincar rekomendasi DPP Partai Golkar, yakni, Wakil Ketua DPRD Jeneponto Irmawati Zainuddin, Anggota DPRD Provinsi Sulsel Syamsuddin Karlos dan terakhir Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel, Ashari Faksirie Radjamilo (AFR).

Pemprov Sulsel

“Berkembang issue ada beberapa figur lain yang juga mengejar rekomendasi DPP Golkar selain Islam, diantaranya ada IC, AFR dan SK. Info ini berdasarkan komunikasi yang masuk ke kami, Karena para bakal calon melakukan sosialisasi ke kecamatan melalui komunikasi politik dengan pincam-pincam Partai Golkar setempat,”kata Pimpinan Partai Golkar Kecamatan Bangkala, Ahmad Akmar Anas kepada Kabarmakassar.com, Kamis (6/6) malam.

Dari keempat nama itu, Ahmad menyebut hanya Irmawati Zainuddin kader Internal Partai Golkar, selebihnya kata dia, adalah kader Eksternal.

Menurutnya, perebutan rekomendasi DPP Partai Golkar memang tak mudah, sebab keempatnya harus melalui sejumlah persyaratan di tingkat DPD II, DPD I hingga DPP Pusat.

“DPP menetapkan bakal calon dan menerbitkan surat rekomendasi melalui mekanisme pleno, banyak hal yang menjadi barometer dan acuan yang akan menjadi pertimbangan dalam pleno DPP tersebut, diantaranya hasil survey, PDLT dan eksistensi figur, termasuk track recordnya,” jelas Ahmad.

Dalam aturan itu, semua bakal calon bupati yang ada diwajibkan harus mengikuti instruksi DPP Partai Golkar.

“Sebenarnya kalau mau tertib, kader Partai Golkar harusnya menunggu rekomendasi DPP sebelum melangkah ke tahap selanjutnya, instruksi DPP jelas untuk melakukan sosialisasi,” tandasnya.

Namun apa yang terjadi saat ini, salah satu bakal Calon Bupati sudah melalui cara-cara singkat.

” Yang tidak tertib itu melangkahi tahapan yang sudah ditetapkan DPP, contohnya membangun koalisi dengan partai lain sebelum ada instruksi dari DPP, dampaknya berpotensi menurunkan elektabilitas partai,” cetusnya.

Meski begitu, deretan keempat nama tersebut dinilai masih berpotensi menukangi rekomendasi dari Partai pimpinan Airlangga Hartarto ini.

“Saya blum pernah melihat rilis hasil survey terakhir, yang jelas keempat figur tersebut memiliki keyakinan tersendiri bakal mendapatkan buruan (rekomendasi DPP partai Golkar),” pungkasnya.