KabarMakassar.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memastikan persediaan bahan pangan di daerah tetap dalam kondisi aman meski terjadi eskalasi konflik di Timur Tengah. Stabilitas pasokan dinilai masih terjaga dan belum menunjukkan dampak langsung terhadap perdagangan maupun inflasi di daerah.
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan bahwa dalam waktu dekat situasi geopolitik global belum memengaruhi ketersediaan kebutuhan pokok di Sulsel. Menurutnya, daerah ini masih memiliki cadangan stok yang memadai untuk beberapa bulan ke depan.
“Kalau saya rasa dalam waktu secepat itu tidak terlalu berdampak lah ya kita. Karena kita ini kan masih ada buffer-buffer stock untuk beberapa bulan ke depan, terutama pangan. Kita ini penghasil pangan, ayam, ikan, telur, termasuk daerah-daerah lumbung,” ujarnya, Selasa (3/2).
Ia menambahkan, kemampuan produksi lokal menjadi kekuatan utama Sulawesi Selatan dalam menjaga stabilitas harga. Status Sulsel sebagai salah satu daerah lumbung pangan dinilai mampu meredam potensi tekanan akibat dinamika global.
Sebagai langkah antisipatif terhadap potensi kenaikan harga, Pemprov Sulsel telah menyiapkan skema intervensi pasar melalui program pasar murah. Kegiatan tersebut direncanakan digelar serentak di 24 kabupaten/kota apabila diperlukan.
“Kita ada pasar murah, nanti akan serentak dua puluh empat kabupaten/kota. Biasanya memang dilakukan, tapi kita lihat kecenderungan inflasi,” katanya.
Namun demikian, pelaksanaan pasar murah tidak akan dilakukan secara otomatis apabila kondisi harga masih stabil. Pemerintah daerah akan mempertimbangkan situasi pasar agar kebijakan yang diambil tidak mengganggu distribusi dan mekanisme perdagangan yang telah berjalan baik.
“Kalau normal-normal saja, jangan juga pasar murah, nanti mengganggu sistem yang sudah terbangun dengan baik. Kalau lagi ada yang berjolak sedikit, baru kita lihat itemnya apa,” tambahnya.
Terkait kemungkinan gangguan pada pasokan bahan bakar minyak (BBM), Andi Sudirman menegaskan bahwa hal tersebut berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah provinsi, kata dia, hanya dapat memantau perkembangan sambil menunggu kebijakan dari kementerian teknis.
“Kalau untuk bahan bakar mungkin Menteri SDM yang bisa menjelaskan, karena bukan ranah kami. Tapi kalau stok selama ini di Sulsel alhamdulillah cukup lumayan bagus,” jelasnya.
Andi Sudirman menegaskan bahwa pihaknya menunggu kebijakan dari pemerintah pusat sebagai otoritas utama sektor energi.
“Kita menunggu arahan dari Kementerian SDM tentang itu,” pungkasnya.
