KabarMakassar.com — Komitmen pemerintah menjaga alokasi mandatory spending pendidikan sebesar 20 persen dari APBN memang diapresiasi, namun Komisi X DPR RI menilai komposisi anggarannya masih menimbulkan tanda tanya.
Anggota Komisi X DPR RI, Furtasan Ali Yusuf, menyebut bahwa lebih dari 40 persen atau tepatnya 44 persen dari total anggaran pendidikan 2026 dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Secara umum kami senang karena postur anggaran pendidikan sudah sesuai konstitusi. Tetapi setelah dianalisa, sekitar 40 persen lebih ternyata dialokasikan untuk MBG. Pertanyaannya, apakah ini benar-benar termasuk kategori dana pendidikan atau tidak?” ujar Furtasan, Rabu (20/07).
Menurutnya, meskipun sasaran MBG adalah siswa sekolah, tetap harus ada kajian lebih jauh untuk memastikan klasifikasi anggaran tersebut.
“Kalau memang sasarannya jelas kepada anak-anak di sekolah, tentu masih masuk kategori pendidikan. Tapi kalau tidak, ini harus dikaji ulang,” tegasnya.
Furtasan juga membeberkan angka-angka alokasi pendidikan tahun 2026 selain MBG, di antaranya, Program Indonesia Pintar (PIP) sebanyak 20 juta penerima, kemudian Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah mencapai 1,2 juta penerima
“Juga ada tunjangan Guru dan Dosen terdiri dari puluhan triliun rupiah, terkahir, Program revitalisasi pendidikan dan beasiswa,” paparnya.
Menurutnya, pembagian tersebut sudah mengarah ke program prioritas, namun proporsi besar yang tersedot untuk MBG tetap perlu dibahas secara rinci bersama pemerintah.
“Komisi X bersama pemerintah akan segera membahas lebih detail pengalokasian ini dalam rapat lanjutan,” jelasnya.
Furtasan juga menanggapi pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut anggaran pendidikan tahun 2026 sebagai yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Ia mengingatkan agar perdebatan tidak hanya terjebak pada angka nominal.
“Yang terpenting adalah sasaran anggaran itu tepat guna, tidak sekadar besarannya. Besar anggaran tidak akan berarti jika tidak memberi dampak nyata bagi mutu pendidikan,” pungkasnya.
