KabarMakassar.com — Permasalahan pengelolaan sampah di Kota Makassar kembali menjadi sorotan. Anggota DPRD Kota Makassar, Prof Dr Ir Hj Apiaty K Amin Syam MSi, menilai sistem pengangkutan dan pengelolaan sampah belum berjalan optimal di seluruh wilayah kota, terutama pada kawasan padat penduduk.
Menurut Prof Apiaty, keluhan warga kini didominasi oleh persoalan sampah yang menumpuk, keterlambatan pengangkutan, serta perbedaan penerapan tarif iuran. Ia menegaskan, kebijakan sampah gratis bagi rumah tangga berdaya listrik 900 watt ke bawah harus diimbangi dengan sistem layanan yang merata.
“Masalah sampah ini menjadi keluhan utama masyarakat. Karena itu saya tekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan warga untuk menjaga kebersihan kota,” ujarnya, Minggu (18/10).
Ia menjelaskan, pengelolaan sampah gratis merupakan kebijakan pro-rakyat kecil, namun di sisi lain pemerintah harus memastikan agar sistem pengangkutan tidak terhambat akibat keterbatasan anggaran.
“Kita tidak perlu memperdebatkan aturan itu. Jalankan dulu, nanti pemerintah bisa mengevaluasi. Yang penting jangan sampai kebersihan kota terabaikan,” tegasnya.
Lebih jauh, Prof Apiaty menyoroti persoalan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa yang sudah kelebihan kapasitas. Volume sampah harian Kota Makassar yang mencapai lebih dari 1.000 ton kini tidak lagi tertampung secara ideal.
“TPA Tamangapa sudah penuh. Pemerintah memang sedang mencari lahan baru, tetapi banyak daerah menolak dijadikan lokasi pembuangan. Ini jadi tantangan besar,” katanya.
Ia menilai, selain mencari lahan baru, pemerintah juga harus mempercepat program pengolahan sampah terpadu berbasis lingkungan, termasuk memperluas fasilitas daur ulang dan memperbanyak armada pengangkut.
“Kalau tidak segera ditangani, persoalan ini akan menimbulkan dampak sosial dan kesehatan,” ucapnya.
Sebagai langkah sementara, Prof Apiaty mengajak masyarakat memperkuat kegiatan kerja bakti dan memilah sampah rumah tangga sejak dari sumber.
“Sampah itu berasal dari kita sendiri. Jadi mari bantu pemerintah dengan menjaga kebersihan lingkungan, membersihkan selokan, dan memilah sampah agar sebagian bisa didaur ulang,” imbaunya.
Ia menegaskan, kebersihan kota tidak bisa hanya dibebankan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH), tetapi memerlukan dukungan aktif seluruh warga.
“Kebersihan kota adalah tanggung jawab bersama. Kalau masyarakat dan pemerintah berkolaborasi, saya yakin persoalan ini bisa diselesaikan,” pungkasnya.
