kabarbursa.com
kabarbursa.com
News  

Desak Perbaikan Sistem, Komisi II DPR Soroti Permasalahan Seleksi PPPK

Desak Perbaikan Sistem, Komisi II DPR Soroti Permasalahan Seleksi PPPK
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong (Dok : Ist).
banner 468x60

KabarMakassar.com — Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menyoroti berbagai permasalahan dalam pelaksanaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini diungkapkan menyusul banyaknya aduan yang diterima pihaknya dari tenaga honorer di berbagai daerah.

Bahtra mengungkapkan bahwa pihaknya hampir setiap hari menerima laporan terkait ketidakadilan dalam proses seleksi PPPK.

Pemprov Sulsel

Salah satu permasalahan yang kerap dilaporkan adalah hilangnya data tenaga honorer yang sebelumnya memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi, namun kini tidak terdaftar.

“Pada tahun sebelumnya, ada honorer yang dapat mengikuti seleksi, tetapi pada tahun ini datanya hilang atau tidak terdaftar sehingga tidak dapat mengikuti seleksi. Selain itu, ada kasus di mana peserta yang telah lulus seleksi sebelumnya tidak mendapatkan formasi sesuai haknya,” jelas Bahtra dalam keterangannya, Selasa (31/12).

Bahtra juga menyoroti praktik manipulasi data oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang merugikan tenaga honorer yang telah lama mengabdi. Ia menilai, tindakan semacam ini mencederai prinsip keadilan.

“Tidak jarang ditemukan bahwa beberapa BKD di daerah bertindak tidak sesuai aturan. Ada tenaga honorer yang telah bekerja bertahun-tahun namun tidak bisa mengikuti seleksi PPPK, sementara tenaga honorer yang baru bekerja satu tahun justru dapat ikut seleksi. Hal ini terjadi karena adanya manipulasi data,” tegasnya.

Menanggapi persoalan ini, Bahtra berjanji akan memperjuangkan perbaikan sistem seleksi PPPK untuk memastikan keadilan bagi tenaga honorer. Ia menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi agar semua tenaga honorer mendapatkan kesempatan yang adil sesuai ketentuan.

“Modus-modus seperti ini akan kami perbaiki ke depannya agar rasa keadilan bagi tenaga honorer maupun peserta seleksi PPPK dapat terwujud, sehingga mereka mendapatkan hak sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkas Bahtra.

Permasalahan ini menjadi perhatian serius Komisi II DPR RI. Bahtra menyatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengatasi praktik manipulasi data dan memastikan bahwa seleksi PPPK dilaksanakan secara adil, transparan, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.