KabarMakassar.com – Upaya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terus menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Makassar.
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) menegaskan komitmennya dalam mendukung program nasional pembangunan tiga juta rumah sebagaimana arahan Asta Cita Presiden Republik Indonesia.
Kepala Disperkim Makassar, Dr. H. Mahyuddin, menjelaskan bahwa tantangan kebutuhan hunian di perkotaan tidak mungkin dijawab hanya dengan mengandalkan APBN atau APBD semata. Menurutnya, peran berbagai pihak, mulai dari pemerintah desa hingga swasta, harus diperkuat melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR) maupun swadaya masyarakat.
“Pembangunan dan renovasi perumahan tidak hanya bergantung pada APBN dan APBD, tetapi juga pada peran APBDes, CSR, hingga swadaya masyarakat. Semangat gotong royong menjadi kunci dalam menyediakan rumah layak bagi rakyat,” tegas Mahyuddin, Sabtu (13/09).
Ia menekankan bahwa CSR bukan sekadar pelengkap, melainkan instrumen penting untuk mempercepat pemenuhan rumah layak huni di tengah laju urbanisasi yang tinggi. Di kota besar seperti Makassar, tekanan kebutuhan hunian kian meningkat, sementara ketersediaan lahan dan keterbatasan anggaran pemerintah menjadi kendala utama.
Mahyuddin menilai, kontribusi dunia usaha dalam penyediaan perumahan bisa hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari pembangunan unit baru, renovasi rumah tidak layak huni, hingga peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
Dengan cara ini, CSR dapat langsung menyentuh kelompok masyarakat yang selama ini sulit mengakses hunian yang sehat, aman, dan terjangkau.
Selain mendorong keterlibatan swasta, Disperkim juga menekankan pentingnya sinergi dengan masyarakat melalui pola swadaya.
Ia menyebut bahwa partisipasi warga dalam membangun dan memperbaiki rumah mereka sendiri, dengan dukungan pendampingan teknis pemerintah, akan mempercepat pencapaian target nasional.
“Gotong royong harus kembali menjadi roh pembangunan perumahan kita. Pemerintah menyediakan kebijakan dan fasilitasi, dunia usaha memberi dukungan melalui CSR, dan masyarakat ikut berpartisipasi sesuai kemampuan. Dengan pola ini, target pembangunan rumah layak huni akan lebih cepat tercapai,” jelasnya.
Langkah ini sekaligus mempertegas arah kebijakan Pemkot Makassar yang tidak hanya mengejar angka pembangunan, tetapi juga memastikan kualitas hunian yang dibangun.
“Dukungan CSR dan kolaborasi lintas sektor, backlog perumahan di Makassar dapat ditekan, serta kawasan permukiman tumbuh lebih tertata dan berkelanjutan,” harapannya.
