KabarMakassar.com — Kelangkaan BBM dan LPG di Kota Makassar kembali memicu aksi mahasiswa. Cipayung Plus Kota Makassar mendesak Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi segera membenahi distribusi migas dan membuka data penyalurannya secara transparan.
Cipayung Plus yang terdiri dari PMKRI, GMKI, GMNI, PMII, HMI Makassar Timur, KAMMI dan LMND menggelar aksi dengan membawa isu “Makassar Gelap: Migas Sulit dan Rakyat Menjerit”.
Aksi dipimpin Jenderal Lapangan Cipayung Plus Kota Makassar, Febri Tiring. Massa menilai persoalan distribusi BBM dan LPG telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan membutuhkan langkah konkret dari Pertamina.
Dalam aksinya, mahasiswa mendesak pihak Pertamina tidak hanya memberikan penjelasan terkait kondisi distribusi, tetapi juga melakukan pembenahan terhadap tata kelola penyaluran migas.
Setelah melalui pertemuan dengan sejumlah perwakilan Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, enam tuntutan yang dibawa massa kemudian ditandatangani oleh pihak yang menemui peserta aksi.
Meski demikian, Cipayung Plus menegaskan penandatanganan tersebut bukan akhir dari aksi mereka.
“Penandatanganan tuntutan ini harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Kami akan mengawal langkah pihak Pertamina untuk menuntaskan masalah kelangkaan BBM dan LPG di Kota Makassar,” kata Febri Tiring.
Adapun enam tuntutan Cipayung Plus yakni mendesak pengusutan dugaan praktik mafia migas, membuka transparansi distribusi migas, serta memberikan sanksi kepada pihak yang terbukti melakukan permainan harga untuk kepentingan tertentu.
Mahasiswa juga meminta penghentian pengisian BBM terhadap kendaraan perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan terkait SPBP, serta keterbukaan data pemilik SPBU di Kota Makassar.
Data tersebut, menurut mereka, diperlukan sebagai bahan untuk dialog lanjutan dengan pimpinan Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi.
Selain itu, Cipayung Plus memberikan ultimatum waktu 3×24 jam kepada Pertamina untuk menunjukkan perkembangan penyelesaian persoalan yang menjadi tuntutan mereka.
Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ada tindak lanjut yang dinilai konkret, mahasiswa menyatakan akan kembali mempertanyakan posisi pimpinan Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, termasuk mendorong pencopotan EGM.
Febri menilai persoalan BBM dan LPG tidak boleh hanya dilihat sebagai masalah teknis distribusi. Menurutnya, keterbukaan informasi dibutuhkan agar masyarakat dapat mengetahui penyebab kelangkaan maupun antrean panjang yang terjadi.
Cipayung Plus juga mendesak pengawasan lebih ketat terhadap rantai distribusi BBM dan LPG. Jika ditemukan pelanggaran, mahasiswa meminta aparat maupun pihak terkait memberikan sanksi sesuai ketentuan.
Bagi Cipayung Plus, komitmen yang telah ditandatangani harus berdampak langsung terhadap kondisi di lapangan.
Mereka menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga terdapat langkah konkret terkait ketersediaan BBM, LPG, transparansi distribusi serta pengawasan terhadap dugaan penyimpangan.
“Kami akan mengawal, bukan sekadar menonton. Yang dibutuhkan masyarakat adalah penyelesaian nyata,” tegas Febri.
