KabarMakassar.com – Ketua DPRD Sulawesi Selatan, drg. Andi Rachmatika Dewi, melontarkan kritik tajam terhadap sistem Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Sulsel Tahun 2025 yang dinilainya tidak adil dan berpotensi mendiskriminasi siswa dari latar belakang tertentu.
Cicu, sapaan akrabnya, menyoroti secara spesifik ketimpangan dalam sistem kuota dan bobot penilaian yang digunakan dalam seleksi.
“Pendidikan adalah hak dasar rakyat. Kalau sistem seleksi dibuat timpang, berarti kita sedang menghalangi akses pendidikan yang layak untuk semua,” ujar Cicu nama karibnya, Selasa (3/6).
Ketimpangan paling nyata, menurut Cicu, terlihat pada jalur prestasi non-akademik. Prestasi di bidang seni dan olahraga hanya diberikan bobot 2,5 persen, jauh di bawah bobot akademik yang mencapai 20 persen.
“Padahal siswa berbakat di bidang seni dan olahraga juga layak diberi ruang. Dengan bobot sekecil ini, mereka nyaris tidak punya peluang bersaing,” tegasnya.
Cicu juga menyoroti ketidakadilan yang dirasakan oleh siswa dari sekolah-sekolah non-akreditasi, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dalam skema SPMB, siswa dari sekolah non-akreditasi diberi pengurang nilai melalui bobot khusus sebesar 25 persen.
“Alih-alih diberi afirmasi, siswa dari daerah minim fasilitas justru diberi beban tambahan. Ini sangat tidak adil,” ungkap Ketua NasDem Makassar itu.
Ia menilai sistem ini mengabaikan realitas ketimpangan infrastruktur pendidikan antarwilayah dan bisa memperlebar jurang ketidaksetaraan.
Tak hanya soal angka, Cicu juga mengkritik program sekolah unggulan yang dicanangkan oleh Dinas Pendidikan Sulsel. Program ini, katanya, terkesan diluncurkan secara terburu-buru dan minim sosialisasi.
“Banyak orang tua dan siswa kaget karena tidak ada informasi yang cukup. Mereka tidak sempat bersiap,” jelasnya.
Menurutnya, kebijakan ini belum didukung kesiapan fasilitas, tenaga pengajar, maupun mekanisme seleksi yang transparan.
Atas semua persoalan itu, Cicu mendesak Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Iqbal Nadjamuddin, untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem seleksi SPMB dan pelaksanaan sekolah unggulan.
“Jangan sampai anak-anak jadi korban sistem yang cacat. Evaluasi ini penting sebelum penerimaan siswa dimulai,” tegasnya.
Meski demikian, DPRD Sulsel tetap mengapresiasi niat Pemprov yang ingin mendorong peningkatan mutu pendidikan. Namun, ia menegaskan bahwa niat baik harus dibarengi dengan eksekusi yang tepat.
“Jangan hanya fokus pada akademik. Semua jalur zonasi, afirmasi, prestasi akademik dan non-akademik harus diberi porsi yang adil,” pungkasnya.
