KabarMakassar.com — Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sulawesi Selatan melalui Bidang Urusan Agama Islam (Urais) menggelar Temu Konsultasi Pencegahan Konflik Paham Keagamaan Islam yang berlangsung di Aerotel Smile Hotel Makassar pada Rabu (14/05).
Kegiatan yang berlangsung pada 14-15 Mei ini dihadiri oleh jajaran internal Kemenag Sulsel, Kepala KUA serta instansi terkait, yang memiliki peran penting dalam menjaga kerukunan umat beragama di wilayah Sulawesi Selatan.
Kepala Kantor Wilayah Kemenag Sulsel, Ali Yafid menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mencegah potensi konflik yang disebabkan oleh perbedaan pemahaman keagamaan.
“Kita tidak bisa bergerak sendiri. Kolaborasi adalah kunci. Kementerian Agama sebagai leading sektor harus membangun sinergi dengan tokoh agama dan seluruh pemangku kepentingan,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti pentingnya peran Kantor Urusan Agama (KUA), yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dan umat dalam melakukan deteksi dini terhadap potensi konflik paham keagamaan.
Menurutnya, semakin luas pemahaman seseorang terhadap agama, maka semakin bijak pula sikapnya terhadap perbedaan. Sebaliknya, pemahaman yang sempit berpotensi menimbulkan sikap ekstrem dan intoleran.
“Budaya lokal harus kita hormati dan jalankan selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Kita tidak boleh menentang adat, apalagi menentang agama. Kita harus bisa mengawinkan keduanya,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa penyuluh dan penghulu memiliki peran penting dalam mendeteksi paham keagamaan yang berkembang di masyarakat.
“Jika seluruh Satker Kemenag, termasuk para penyuluh dan penghulu yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, peduli dan berkomitmen menerapkan program pemerintah di lapangan, Insya Allah potensi konflik keagamaan dapat ditekan sejak dini,” tambahnya.
Kepala Bidang Urusan Agama Islam (Urais), Abdul Gaffar menyebut bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program strategis Urais yg menjadi bagian dari Program Asta Aksi Kemenag Sulsel dalam memperkuat kerukunan dan mencegah konflik keagamaan.
“Kegiatan ini sangat strategis karena menyentuh langsung isu kerukunan. Kami berharap hasil dari pertemuan ini dapat diterapkan di lapangan dan tidak berhenti sampai diskusi semata,” ujar Gaffar.
Ia juga menyampaikan bahwa kegiatan lanjutan dalam bentuk bimbingan teknis akan digelar khusus untuk peningkatan kemampuan deteksi dini terhadap potensi konflik.
Sejumlah narasumber dihadirkan dalam kegiatan ini, di antaranya perwakilan dari Kejaksaan Tinggi, Kesbangpol, psikolog, dan akademisi.
Mereka memberikan perspektif dari berbagai sudut pandang, baik hukum, sosial, psikologis, maupun keilmuan.
