KabarMakassar.com — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia menegaskan komitmennya dalam memperkuat kapasitas kelembagaan dan meningkatkan layanan informasi publik di daerah.
Salah satu bentuk konkret dari langkah ini adalah penunjukan Sulawesi Selatan sebagai salah satu dari 25 titik program literasi data yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Anggota Bawaslu RI, Puadi, dalam kunjungan kerja dan rapat koordinasi bersama jajaran pimpinan serta staf sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, yang digelar di kantor Bawaslu Sulsel, Rabu (18/06).
“Tetap dihidupkan dengan kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas dan layanan informasi,” ujar Puadi dalam arahannya.
Ia menekankan pentingnya menjaga semangat kerja di tubuh Bawaslu agar tetap menjadi lembaga yang responsif terhadap dinamika pemilu serta kebutuhan publik atas informasi.
Sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi (Datin), Puadi meminta seluruh jajaran Bawaslu Sulsel untuk senantiasa proaktif, menunjukkan inisiatif, dan menjaga etos kerja dalam menjalankan fungsi pengawasan.
“Inisiatif dan lakukan apa yang bisa dilakukan,” tegasnya, mendorong staf agar tidak hanya menunggu instruksi pusat, melainkan ikut berkontribusi dalam membangun sistem pengawasan yang modern dan adaptif.
Salah satu program prioritas yang dibahas dalam rapat tersebut adalah penguatan literasi data pemilu, yang akan digelar secara nasional di 25 daerah.
Sulawesi Selatan menjadi salah satu lokasi pelaksanaan, dan akan menjadi bagian dari rangkaian program edukatif yang digawangi oleh Koordinator Tenaga Ahli Bawaslu RI serta tim dari Divisi Data dan Informasi.
“Pak Koordinator Tenaga Ahli dan bagian Data Informasi Bawaslu akan mengerjakan kegiatan literasi data di 25 titik. Salah satunya ada di Sulsel,” ungkap Puadi.
Menurutnya, peningkatan literasi data penting dilakukan untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan informasi dalam kerja-kerja pengawasan pemilu.
Data yang akurat dan terbuka akan menjadi fondasi penting dalam mendorong keterlibatan publik serta meningkatkan akuntabilitas proses demokrasi.
Di samping itu, Bawaslu juga tengah menjajaki kerja sama strategis dengan kalangan akademik, salah satunya dengan Universitas Hasanuddin (Unhas).
Rencananya, akan digelar kegiatan bedah buku bertema pengawasan dan penegakan hukum pemilu, yang tidak hanya menjadi ruang diskusi terbuka, tapi juga memperkuat perspektif ilmiah dalam pengawasan elektoral.
“Termasuk nanti kita mau kerja sama dengan Universitas Hasanuddin untuk bedah buku tentang pengawasan dan penegakan hukum pemilu,” jelas Puadi.
Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda monitoring kelembagaan Bawaslu RI ke berbagai daerah. Tujuannya, memastikan kesiapan, kesinambungan, serta keselarasan antara pusat dan daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten dan terukur menjelang tahapan pemilu lanjutan dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024–2025.
Dengan ditunjuknya Sulsel sebagai salah satu titik strategis, diharapkan kapasitas pengawasan pemilu di daerah ini dapat terus diperkuat, baik dari sisi teknologi informasi, literasi publik, hingga kemitraan akademik.
