KabarMakassar.com — Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tameng Perjuangan Rakyat Anti Korupsi (Tamperak) Sulawesi Selatan (Sulsel), Sutan Syarif meminta Bupati Jeneponto segera mengambil langkah tegas dengan maraknya isu pembagian bibit padi yang dipolitisasi.
Permintaan tersebut disampaikan Sutan karena merasa prihatin dengan kondisi tersebut, apalagi dalam kondisi politik saat ini dapat memicu ketegangan ditengah-tengah Masyarakat.
“Jika tidak ada langkah konkret, maka hal ini bisa menciptakan ketidakpuasan di kalangan Masyarakat,” kata Sutan Syarif kepada awak media. Selasa (5/11).
Sutan beralasan apabila pemimpin melakukan tindakan tegas maka itu akan menjadi sebuah indikator atau pun komitmen pemerintah untuk menjaga keadilan dan integritas dalam proses Pemilu.
Apabila hal tersebut tak segera ditindaklanjuti, maka Sutan akan meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan evaluasi kinerja Pj. Bupati Jeneponto.
“Evaluasi sangat diperlukan, bisa membantu memastikan bahwa pejabat daerah menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi,” tegasnya.
Selain meminta Bupati Jeneponto turun tangan, Sutan Syarif juga meminta Bawaslu, Kepolisian dan instansi penegak hukum lainnya, untuk andil dalam masalah ini.
“Mereka memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan menyelesaikan konflik yang mungkin muncul akibat pembagian ini, serta untuk melakukan investigasi jika diperlukan,” harapnya.
Oleh karena itu, semua pihak terkait harus lebih proaktif untuk melakukan pengawasan dalam proses pendistribusian bantuan ini.
” Tentunya mengawasi dan turun ke lapangan juga sangat penting. Nah, sebagai Lembaga Pengawas Pemilu, Bawaslu memiliki tugas untuk memastikan bahwa semua proses pemilihan berlangsung adil dan transparan,” Pungkasnya.
