KabarMakassar.com — Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Selatan (Sulsel), Jufri Rahman, pada Forum Group Discussion (FGD) Digital Leadership mengajak untuk mewujudkan kepemimpinan reformasi birokrasi efektif dan responsif terhadap masyarakat.
Jufri Rahman menyatakan, kegiatan ini bukan hanya tentang penggunaan teknologi, tetapi juga tentang bagaimana kita dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas birokrasi.
Bahkan ditengah berbagai tantangan yang dihadapi, seperti resistensi terhadap perubahan dan kesenjangan digital, kita perlu menemukan cara untuk mengatasi hambatan- hambatan dan meraih peluang yang ada.
“Reformasi birokrasi kita pahami sebagai sebuah proses perubahan yang dilakukan dalam sistem pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelayanan publik,” ucap Jufri Rahman di Kantor Gubernur, Selasa (05/11).
“Reformasi ini bertujuan untuk mengubah struktur, proses, dan budaya organisasi pemerintahan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya, reformasi birokrasi merupakan suatu keniscayaan ditengah upaya menghadirkan organisasi profesional dalam wujud instansi pemerintah,” sambungnya.
Dengan mendalami konteks ini, Jufri Rahman mengatakan, seorang pemimpin yang mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan memimpin timnya menghadapi dan melewati transisi digital akan menjadi kunci sukses dalam mewujudkan reformasi yang kita inginkan.
Maka dari itu, ia menegaskan peran pemimpin kiranya ialah mendorong reformasi birokrasi untuk mencapai kebutuhan masyarakat.
“Dengan peran-peran ini, kepemimpinan digital menjadi pendorong utama dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Tak sampai disitu, Jufri Rahman juga menjelaskan strategi reformasi yang dapat diimplementasikan di Sulsel agar meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik. Antara lain, peningkatan kualitas SDM, digitalisasi layanan publik, peningkatan transparansi dan akuntabilitas,reformasi proses bisnis, peningkatan infrastruktur teknologi, kolaborasi antar instansi, monitoring dan evaluasi, serta kampanye kesadaran publik.
Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) yang juga Ketua Panitia, Prof Muhammad Jufri menuturkan, lewat kegiatan ini sasaran utamanya yakni sebagian besar meningkatkan kapasitas para pejabat administrator.
“Terlaksananya kegiatan ini, sasarannya yakni meningkatkan kompetensi pejabat administrator dalam bidang digitalisasi, dan menciptakan layanan responsif serta akuntabel pelayanan publik yang efisien,” tuturnya.
