KabarMakassar.com — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar menyoroti lonjakan angka anak putus sekolah di Kota Makassar dalam beberapa tahun terakhir.
HMI menyebut kondisi tersebut sebagai alarm serius bagi dunia pendidikan di kota ini.
Ketua HMI Cabang Makassar, Sarah Agus Salim, mengatakan pada 2021 tercatat sebanyak 4.508 anak putus sekolah, kemudian turun menjadi 1.400 anak pada 2022. Namun angka itu kembali melonjak menjadi 6.590 anak pada 2023 dan meningkat drastis hingga mencapai 34.371 anak pada periode 2024 sampai 2026.
“Persoalan putus sekolah di Kota Makassar bukan fenomena kecil, melainkan masalah sistematik yang menunjukkan kegagalan sistem pendidikan dalam menjamin keberlanjutan pendidikan,” kata Sarah, saat diterima Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam aksi Hardiknas 2026 di gedung sementara DPRD kota Makassar, Rabu (06/05).
Menurutnya, tingginya angka putus sekolah dipengaruhi berbagai faktor mulai dari ekonomi keluarga, lingkungan sosial, hingga minimnya akses pendidikan yang layak bagi masyarakat.
“Banyak anak terpaksa berhenti sekolah untuk membantu kebutuhan keluarga. Selain itu distribusi sekolah yang tidak merata dan lingkungan sosial yang tidak mendukung ikut memperparah kondisi,” ujarnya.
HMI juga menilai persoalan tersebut tidak bisa lagi dianggap sebagai masalah individu atau keluarga semata, melainkan kegagalan kebijakan pendidikan yang belum mampu menjangkau kelompok rentan.
Sarah menyebut lemahnya fasilitas pendidikan, minimnya kesempatan mengakses program pendidikan, hingga kurangnya keseriusan pemerintah daerah menjadi penyebab utama tingginya angka putus sekolah di Makassar.
“Ini menjadi alarm keras bagi pemerintah kota untuk melakukan pembenahan mendasar pada sektor pendidikan,” tegasnya.
HMI mendesak DPRD dan Pemkot Makassar segera mengevaluasi program pendidikan dan memastikan anggaran pendidikan benar-benar menyentuh persoalan masyarakat.
Mereka juga meminta DPRD Kota Makassar serius mengawal isu pendidikan dan menindaklanjuti tuntutan mahasiswa melalui rapat dengar pendapat bersama seluruh pihak terkait.
Sebelumnya, Sarah mengkritik pengelolaan program corporate social responsibility (CSR) di Kota Makassar yang dinilai belum efektif membantu menekan angka putus sekolah.
Sarah menilai program CSR perusahaan selama ini lebih banyak bersifat simbolik dan tidak tepat sasaran.
“Program CSR lebih banyak seminar dan pembagian sembako, padahal harusnya menyentuh langsung persoalan pendidikan dan anak putus sekolah,” katanya.
HMI juga meminta evaluasi terhadap Dewan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP) Kota Makassar yang dinilai kurang transparan dalam pengelolaan program CSR pendidikan.
Menurut HMI, banyak dana CSR perusahaan belum memberikan dampak nyata terhadap akses pendidikan masyarakat, meski aturan terkait pengelolaan CSR sudah ada sejak 2016.
“Kami mendesak pemerintah melakukan audit terhadap perusahaan yang tidak ikut andil dalam penyaluran CSR pendidikan di Kota Makassar,” tukas Sarah.
