KabarMakassar.com — Pemerintah berencana menghapus BBM Pertalite dengan mengurangi pasokan di SPBU di beberapa wilayah, Khususnya di DKI Jakarta.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, untuk mengurangi penggunaan BBM dari fosil, BBM subsidi jenis Pertalite, akan diganti dengan BBM Bioetanol untuk mengurangi polusi udara.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Dewan Energi Nasional, Musri Mawaleda menyebut, langkah penggantian BBM Pertalite dengan BBM Bioetanol merupakan gagasan yang baik. Namun, ketersediaan Bioetanol yang masih terbatas harus dipertimbangkan.
Menurutnya, saat ini, Bioetanol yang tersedia seperti Pertamax Green 95 masih dalam jumlah yang terbatas. Bioetanol sendiri adalah campuran bahan bakar minyak dari etanol alkohol yang berasal dari gula.
Musri menekankan perlunya mempertimbangkan kemampuan suplai Bioetanol untuk memenuhi volume penggunaan bahan bakar saat ini.
“Rencananya baik, hanya saja kalau diterapkan sekarang akan menghadapi masalah kekurangan pasokan,” terang lelaki yang juga merupakan Dosen Teknik Geologi Unhas itu, Senin (6/5).
Menurutnya, aspek ketersediaan energi, harga yang terjangkau, kemudahan akses, dan keberlanjutan lingkungan harus menjadi pertimbangan utama dalam pengembangan energi bersih.
Distribusi energi bersih di Indonesia, menjadi salah satu yang harus juga dipertimbangkan, sebab Indonesia merupakan negara kepulauan. Sehingga mobilitas dan distribusi menjadi mahal karena pembatasan geografis.
“Kita memang memiliki bahan baku tapi itu tidak merata, kita negara kepulauan, sehingga untuk mobilitas distribusi tentu mahal, jika gunakan harga yang sama di satu daerah dengan daerah lain tentu akan jadi masalah,” lanjutnya.
Ia menyarankan agar pembangunan energi bersih harus memperhitungkan kondisi lokal dan harus diterapkan secara bertahap, dengan memperhatikan ketahanan energi dan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh di seluruh Indonesia.
Menurutnya, penerapan kebijakan penghapusan BBM Pertalite harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari kemungkinan timbulnya masalah sosial atau ekonomi.
Pentingnya mengambil pertimbangan kebijakan yang berorientasi pada kearifan lokal, dengan memprioritaskan daerah-daerah yang memiliki potensi bahan bakar bersih agar masyarakat lokal dapat menikmati manfaatnya.
“Kalau di Sulsel, kita punya potensi itu, tapi saat ini ada juga persaingan karena akan mengganggu eskpor, tentu nanti kalau itu digunakan akan muncul pelarangan ekspor, sekarang ada lagi pilihan, mau bersih atau mau manfaat ekonominya,” tandasnya.
