KabarMakassar.com — Inklusi Literasi dan Inklusi Keuangan menjadi atensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), targetnya pada 2045 inklusi keuangan nasional bisa menyentuh 98 persen.
Hal ini disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi.
Ia berharap inseks inklusi keuangan yang meningjat bisa menjadi hal baik dalam menyambut Indonesia Emas 2045 mendatang.
“Kami berharap indeks inklusi keuangan nasional dapat mencapai 98 persen pada tahun 2045, sejalan dengan perayaan Indonesia Emas,” ungkap Friderica.
Untuk mencapai langkah tersebut, OJK Secara resmi meluncurkan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN). Gerakan yang dicanangkan pada acara peringatan Hari Indonesia Menabung (HIM) 2024 di Jakarta, Kamis (22/08) kemarin ini bertujuan untuk menjangkau seluruh kabupaten/kota di Indonesia, dengan fokus pada kelompok prioritas.
Frederica menjelaskan, program ini juga ditargetkan untuk mencetak 2 juta Duta dan Agen Literasi dan Inklusi Keuangan yang akan memberikan edukasi keuangan kepada masyarakat luas.
Friderica menambahkan, melalui GENCARKAN, OJK menargetkan 90 persen pelajar Indonesia memiliki tabungan pada tahun 2025.
Selain itu, program ini juga mendorong 2,5 juta mahasiswa dan pemuda untuk membuka rekening Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMuda) serta memperluas akses kredit UMKM melalui Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) hingga menjangkau 1,6 juta debitur.
Program GENCARKAN diharapkan menjadi motor penggerak utama dalam menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih cerdas dalam keuangan, menuju masa depan yang lebih makmur dan inklusif.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menjelaskan bahwa GENCARKAN dirancang untuk menjadi inisiatif nasional yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna meningkatkan literasi dan inklusi
keuangan, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
“Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024, tingkat inklusi keuangan di Indonesia saat ini berada pada angka 75,02 persen, sementara tingkat literasi keuangan sebesar 65,43 persen. Ini menunjukkan masih ada ruang untuk peningkatan yang signifikan,” ujar Mahendra.
Dia menekankan bahwa literasi dan inklusi keuangan yang kuat akan berkontribusi pada pengembangan sektor jasa keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Mahendra juga menyoroti tantangan yang masih dihadapi, seperti maraknya aktivitas keuangan ilegal dan judi online, serta rendahnya literasi keuangan di kalangan kelompok rentan seperti perempuan, pemuda, pelajar, UMKM, masyarakat di wilayah 3T (terdepan, tertinggal, dan terluar), kelompok disabilitas, dan pekerja migran.
Mengusung tema “Masyarakat Cerdas Keuangan Menuju Indonesia Emas 2045,” acara ini dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi, termasuk Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, jajaran Dewan Komisioner OJK, serta perwakilan dari Komisi XI DPR RI dan pimpinan industri jasa keuangan.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang juga bertindak sebagai Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), mengapresiasi inisiatif OJK dalam peluncuran GENCARKAN. Menurutnya, gerakan ini merupakan wujud nyata dari kolaborasi lintas sektor dalam menjalankan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).
“DNKI bersama OJK mendorong semua pihak—Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, industri, masyarakat, akademisi, dan media—untuk berpartisipasi dalam kesuksesan GENCARKAN. Kami yakin peningkatan literasi dan inklusi keuangan akan membantu jutaan masyarakat keluar dari kemiskinan dan mendukung kemajuan ekonomi Indonesia,” kata Airlangga.
Di Sulawesi Selatan sendiri, Sejak Januari sampai dengan Juli 2024, Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat telah melaksanakan 512 kegiatan edukasi kepada masyarakat dengan jumlah peserta 73.262 orang yang terdiri dari pelaku UMKM, ibu rumah tangga, ASN, komunitas, difabel, mahasiswa, maupun pelajar.
Data layanan konsumen sejak Januari s.d. Juli 2024 terdapat 281 layanan konsumen yang terdiri dari 76 layanan pengaduan, 103 pemberian informasi, dan 102 penerimaan informasi. Dari total layanan konsumen tersebut sebanyak 177 layanan terkait perbankan, 78 layanan terkait perusahaan pembiayaan, 9 layanan Non LJK, 8 layanan terkait asuransi, 5 layanan terkait fintech, 2 dana pensiun, 1 terkait pasar modal, dan 1 terkait pergadaian. Sedangkan, untuk SLIK sejak Januari hingga 31 Julia 2024 terdapat 5.578 layanan.
OJK juga terus memperkuat infrastruktur layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebagai upaya memperluas layanan kepada Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan masyarakat.
Penguatan infrastruktur SLIK dan aplikasi Permohonan Informasi Debitur (iDebKu) akan dilakukan selama beberapa hari, sehingga SLIK akan mengalami downtime mulai 23 Agustus 2024 pukul 20.00 WIB hingga 26 Agustus 2024 pukul 07.59 WIB.
Penguatan infrastruktur SLIK ini merupakan bagian dari langkah strategis OJK dalam memberikan layanan kepada LJK dan masyarakat melalui SLIK yang telah beroperasi sejak 1 Januari 2018. Peningkatan ini sangat penting mengingat SLIK merupakan sistem kunci yang digunakan oleh lebih dari 2.000 lembaga jasa keuangan (LJK) di Indonesia, termasuk bank umum, BPR, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, dan LJK lainnya.
Selain itu, langkah ini terutama bertujuan untuk mempersiapkan SLIK dalam mengakomodasi perluasan cakupan pelapor, yang akan mencakup perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, dan penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (fintech peer-to-peer lending).
Perluasan cakupan ini diharapkan dapat mendukung LJK dalam melakukan manajemen risiko kredit/pembiayaan, penjaminan dan pertanggungan dengan lebih efektif. Penguatan layanan SLIK merupakan upaya OJK untuk meningkatkan pelayanan kepada LJK dan masyarakat luas.
Selama periode downtime, baik layanan SLIK maupun aplikasi iDebKu tidak akan bisa diakses oleh masyarakat maupun pelaku industri jasa keuangan. Untuk itu, OJK memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi selama proses penguatan SLIK ini.
