KabarMakassar.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapannya terkait angka deflasi yang terjadi di Indonesia. Dalam konferensi pers, Presiden menekankan pentingnya memahami penyebab deflasi untuk memastikan perekonomian tetap terkendali dan stabil.
“Yang pertama, coba dicek betul deflasi itu karena penurunan harga-harga barang, karena pasokannya baik, karena distribusinya baik, karena transportasi nggak ada hambatan atau karena memang ada daya beli yang berkurang?” ujar Presiden Jokowi, Minggu (06/10).
Presiden menegaskan, baik deflasi maupun inflasi harus dikelola dengan hati-hati untuk menjaga stabilitas harga. Hal ini penting agar tidak ada pihak yang dirugikan, baik produsen maupun konsumen. Menurutnya, keseimbangan antara harga yang stabil dan kemampuan produsen untuk terus berproduksi sangat penting.
“Apapun yang namanya deflasi maupun inflasi, dua-duanya memang harus dikendalikan sehingga harga stabil, tidak merugikan produsen, bisa petani, bisa nelayan, bisa UMKM, bisa pabrikan. Tapi juga dari sisi konsumen supaya harga juga tidak naik,” ungkapnya.
Presiden juga menyebutkan bahwa inflasi tahunan (year on year) masih berada pada tingkat yang cukup baik, sekitar 1,8 persen. Namun, ia memperingatkan agar inflasi tidak terlalu rendah, yang dapat berdampak negatif pada produsen, khususnya di sektor pertanian.
“Pengendalian itu yang diperlukan, keseimbangan itu yang diperlukan. Kita saat ini kalau terakhir inflasi year on year itu kira-kira 1,8 persen, baik, tapi jangan sampai itu terlalu rendah juga supaya produsen tidak dirugikan, supaya petani yang berproduksi tidak dirugikan,” jelas Jokowi.
Ia menekankan bahwa menjaga keseimbangan ekonomi ini bukanlah tugas yang mudah. Namun, pemerintah berkomitmen untuk terus memastikan stabilitas harga demi melindungi produsen dan konsumen di semua sektor ekonomi.
“Menjaga keseimbangan itu tidak mudah, tapi kita akan terus berusaha,” tegas Presiden Jokowi.
Sebelumnya diberitakan, Indonesia mencatat deflasi sebesar 0,12 persen secara bulanan (month-to-month/mtm) pada September 2024, menandai deflasi kelima berturut-turut sepanjang tahun ini.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), deflasi September ini merupakan yang terparah dalam 5 tahun terakhir di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Kondisi ini terjadi di tengah penurunan harga berbagai komoditas, khususnya bahan bakar non-subsidi.
Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti dalam keterangan resminya, Selasa (01/10) menyatakan bahwa deflasi ini adalah yang paling signifikan dibandingkan bulan yang sama dalam lima tahun terakhir.
“Deflasi bulan September 2024 ini terdalam dibandingkan bulan-bulan sebelumnya dalam 5 tahun terakhir, dengan angka deflasi sebesar 0,12 persen,” kata Amalia.
Deflasi ini melanjutkan tren yang sudah terjadi sejak Mei 2024, di mana Indonesia mulai mencatat deflasi sebesar 0,03 persen. Kondisi ini terus memburuk pada bulan-bulan berikutnya dengan deflasi sebesar 0,08 persen pada Juni 2024, kemudian mencapai puncaknya di 0,18 persen pada Juli 2024.
Meski Agustus 2024 sempat menunjukkan perbaikan dengan deflasi kembali ke level 0,03 persen, pada September 2024 deflasi kembali memperdalam hingga 0,12 persen.
Menurut Amalia, deflasi yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini terutama disebabkan oleh penurunan harga komoditas yang tergolong bergejolak, seperti bahan bakar non-subsidi dan beberapa komoditas makanan.
Ia mencatat bahwa harga bensin dan solar turun tajam pada September 2024, yang berdampak langsung pada angka deflasi.
“Penurunan harga BBM pada bulan September, terutama untuk bahan bakar khusus non-subsidi seperti bensin dan solar, berkontribusi besar terhadap deflasi. Bensin mencatat deflasi sebesar 0,72 persen, sedangkan solar mencapai 0,74 persen,” jelas Amalia.
Penurunan harga bensin ini menyumbang andil deflasi sebesar 0,04 persen, menjadikannya deflasi terdalam sejak Desember 2023.
Kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga menjadi penyumbang utama deflasi pada September 2024. Kelompok ini mencatat deflasi sebesar 0,59 persen, dengan kontribusi terhadap deflasi keseluruhan mencapai 0,17 persen.
Beberapa komoditas dalam kelompok ini, seperti cabai dan beras, mengalami penurunan harga yang signifikan, turut menekan inflasi.
Diektahui, deflasi tidak hanya dirasakan secara nasional, tetapi juga tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Dari 38 provinsi, 24 provinsi mencatat deflasi pada bulan September 2024.
Papua Barat menjadi provinsi dengan deflasi terdalam, mencapai 0,92 persen, sedangkan Maluku Utara mencatat inflasi tertinggi dengan angka 0,56 persen. Hal ini menunjukkan adanya variasi dalam pola harga komoditas di berbagai daerah.
Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof. Marsuki DEA, menilai bahwa deflasi ini merupakan sebuah anomali, mengingat kondisi perekonomian secara umum telah pulih dari dampak negatif pandemi COVID-19 dan gejolak politik seperti Pilpres beberapa waktu lalu.
“Dalam kondisi perekonomian yang sudah keluar dari dampak negatif COVID-19 dan hingar-bingar Pilpres, apalagi menyongsong Pilkada raya serentak, tren deflasi selama lima bulan ini bisa dianggap sebagai keadaan anomali,” jelasnya saat dihubungi KabarMakassar.
Prof. Marsuki mencatat bahwa beberapa pelaku ekonomi menahan belanja mereka akibat kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi dan sosial yang dinilai kurang kondusif.
“Banyak pelaku ekonomi yang menahan belanja karena khawatir tren perekonomian dan sosial yang dianggap akan kurang kondusif,” tambahnya.
Ia juga memperingatkan bahwa jika kondisi ini dibiarkan, akan terjadi kelesuan ekonomi yang lebih dalam, meningkatkan angka PHK dan kemiskinan, serta menekan pertumbuhan ekonomi secara bertahap.
Untuk mencegah krisis ini semakin dalam, Prof. Marsuki menegaskan pentingnya kebijakan dari otoritas strategis yang bersifat “ekstraordinary.” Menurutnya, kebijakan ini harus mampu mengakomodasi masalah-masalah ekonomi dan bisnis yang rentan, serta mendukung sektor-sektor yang banyak melibatkan masyarakat, baik sebagai tenaga kerja maupun unit usaha.
“Kebijakan yang bersifat ekstraordinary diperlukan untuk mengakomodasi masalah ekonomi dan bisnis yang banyak melibatkan masyarakat kebanyakan,” tegasnya.
Ia menyarankan beberapa langkah kebijakan, seperti kemudahan akses pembiayaan, perpajakan, dan perizinan, serta menjaga agar tidak ada kenaikan harga komoditas strategis seperti BBM, listrik, dan air.
Selain itu, ia menekankan pentingnya bantuan sosial (bansos) yang transparan dan bertanggung jawab bagi masyarakat yang paling terdampak, serta distribusi pasar yang lebih luas.
“Bansos yang transparan dan bertanggung jawab sangat penting untuk membantu kelompok masyarakat yang paling menderita akibat kondisi ini,” tambahnya.
