KabarMakassar.com — Regional Media Conference (RMC) 2025 resmi dibuka di Bikin-Bikin Creative Hub – Redaksi KabarMakassar, Nipah Park, Makassar, Senin (24/03). Konferensi ini mengusung tema Kesetaraan dan Keberlanjutan Wilayah Indonesia Timur melalui Penguatan Hak Sipil dan Peran Media.
Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara KabarMakassar dan BBC Media Action, dengan dukungan dari Pemerintah Inggris di Indonesia, bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi yang kredibel dan terbuka.
Dalam sambutanya, Direktur Kabar Makassar, Hajriana Rosadi, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah besar dalam membangun ekosistem kesetaraan di Indonesia Timur.
“Ini adalah gagasan besar kami dalam berkolaborasi dengan BBC. Kami sangat bangga dengan inisiatif ini, terutama karena peserta berasal dari berbagai wilayah Indonesia Timur. Harapannya, konferensi ini menjadi titik awal bagi penguatan ekosistem kesetaraan di kawasan ini,” ujar Hajriana.
Sementara itu, Country Director Indonesia and Pacific BBC Media Action, Rachael Mc Guin, mengungkapkan dukungan penuh BBC terhadap acara ini.
“Kami sangat senang berada di sini. Bisa memiliki kesempatan ini merupakan suatu kebanggaan bagi kami. BBC Media Action sangat mendukung kegiatan ini, dan kami berharap kolaborasi dengan KabarMakassar dapat berjalan dengan baik,” kata Rachael.
Setelah sesi pembukaan, acara dilanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD) yang membahas pemetaan kondisi Indonesia Timur.
Diskusi ini menghadirkan pembicara dari berbagai latar belakang, termasuk:
- Kamaruddin Azis (Aktivis Sulawesi Selatan)
- Muh Iqbal (Ketua AMSI Sulawesi Tengah)
- Wendi Wambes (Ketua AMSI Maluku Utara)
- Hendrina Dian Kandipi (Jurnalis Perempuan Papua)
- Bache BT Momma (Peneliti)
- Uslimin Usle (Presidium Kaukus Timur Indonesia Jakarta)
- Rosbiawanty Fikry (Kaukus Perempuan Berdaya Indonesia Timur, Kendari)
- Upi Asmaradhana (Founder & CEO KGI)
Adapun peserta FGD terdiri dari perwakilan media dan organisasi masyarakat sipil, diantaranya:
- Aliansi Jurnalis Independen Makassar (AJI)
- Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Makassar (IJTI
Makassar) - Persatuan Wartawan Indonesia Makassar (PWI Makassar)
- Akademi Hak Asasi Manusia (HAM)
- Serikat Media Siber Indonesia Sulsel (SMSI Sulsel)
- Jurnalis Kabupaten Takalar
- Jurnalis Kabupaten Jeneponto
- Redaktur Kabar Makassar
- Lembaga Bantuan Hukum Makassar (LBH Makassar)
- Lembaga Bantuan Hukum Pers Makassar (LBH Pers Makassar)
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sulsel (Walhi Sulsel)
- Washilah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
(Washilah UINAM) - Korps HMI Wati (Kohati) Sulsel
- Mongabay.co.id
- Forum Informasi dan Komunikasi Organisasi Non-Pemerintah (FIK Ornop)
- Peneliti/Periset/Dosen Muda
- Persatuan Jurnalis Independen (PJI) Sulsel
- Solidaritas Perempuan (SP) Anging Mammiri
- Jurnal Celebes
- Harian Fajar
- Aliansi Gerakan Reforma Agraria (Agra) Sulsel
- Akademisi
- Berita Sulsel
- Aksi Kamisan
- Ketua Umum Badko Himpunan Mahasiswa Islam Sulsel
- Paguyuban Korban UU ITE (PAKU ITE)
- LPM Profesi UNM
- Raz FM
- Koordinator Marka Jaya
- Simpul Lidi Sulsel
Diskusi menyoroti tantangan yang dihadapi oleh media dan masyarakat di Indonesia Timur, seperti keterbatasan akses informasi, ketimpangan pembangunan, serta perlunya penguatan hak-hak sipil.
Setelah melaksanakan FGD, peserta yang hadir dibagi menjadi tiga kelompok untuk berdiskusi dan memberikan rekomendasi sebagai ujung kegiatan kali ini.
Kelompok pertama membahas terkait energi, tenaga kerja, kesehatan, pendidikan, anak, perempuan, dan masyarakat adat. Lalu, kelompok kedua membahas terkait demokrasi dan HAM. Terakhir, kelompok ketiga membahas terkait aktor penggerak, media, masyarakat sipil, dan intelektual
Sebagai tindak lanjut dari Focus Group Discussion (FGD) dan hasil bahasan rekomendasi, sesi pemaparan resolusi dan rekomendasi diadakan guna memperkuat kesetaraan dan keberlanjutan di Indonesia Timur.
Sejumlah pengamat, akademisi, dan perwakilan lembaga masyarakat hadir untuk menganalisis hasil FGD serta merumuskan strategi keberlanjutan di berbagai sektor.
Salah satu rekomendasi utama dalam diskusi ini adalah peningkatan literasi media bagi masyarakat di wilayah kecil, khususnya dalam bidang energi, perempuan, anak, dan masyarakat adat.
Selain itu, kolaborasi antara masyarakat sipil, media, dan pemangku kepentingan dinilai penting agar kebijakan tidak hanya berdampak lokal, tetapi juga memiliki jangkauan nasional.
Diakhir, sebagai puncak dari rangkaian kegiatan Regional Media Conference (RMC) 2025, KabarMakassar bekerja sama dengan BBC Media Action menggelar ekspose dan peluncuran program bertajuk Kesetaraan dan Keberlanjutan Wilayah Indonesia Timur melalui Penguatan Hak Sipil dan Peran Media.
Acara ini menjadi momentum penting dalam merumuskan gagasan dan strategi bagi pembangunan berkelanjutan di kawasan timur Indonesia.
Direktur Kabar Makassar, Hajriana Ashadi, menegaskan bahwa RMC 2025 berhasil melahirkan banyak ide strategis, terutama dalam menjawab tantangan pembangunan dan pemenuhan hak sipil di wilayah timur Indonesia.
“Kita mengamati beberapa tantangan, termasuk dalam sektor media, mulai dari pemerataan pembangunan hingga pemenuhan hak sipil di kawasan ini. Kami berterima kasih kepada BBC yang telah memberikan ruang diskusi. Harapannya, kegiatan ini dapat melahirkan produk hukum yang menjamin transparansi dan terus berlanjut di tahun-tahun mendatang,” ujar Hajriana.
Pada kesempatan yang sama, Founder dan CEO KGI, Upi Asmaradhana, menyatakan bahwa RMC 2025 menjadi langkah awal dalam membangun konsolidasi masyarakat sipil.
Menurutnya, peran media sangat penting dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, terutama dari Indonesia Timur.
“Alhamdulillah, ini adalah konsolidasi pertama masyarakat sipil yang kami lakukan. Harapan kami, ini bisa menjadi jembatan untuk menyuarakan suara dari timur Indonesia. Media berperan sebagai corong masyarakat, menyampaikan aspirasi mereka kepada para pemangku kebijakan,” kata Upi.
Ia juga menambahkan bahwa kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak, mulai dari akademisi, intelektual, aktivis, hingga NGO.
Acara berlangsung sejak pagi hingga sore, dengan diskusi yang menyoroti berbagai tantangan dan solusi dalam mewujudkan kesetaraan dan keberlanjutan di Indonesia Timur.
Turut memberikan sambutan secara virtual, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Dominic Jermey CVI yang mengapresiasi peran KabarMakassar dan BBC Media Action dalam menyelenggarakan kegiatan yang menyoroti tantangan jurnalisme di era saat ini.
Ia menegaskan bahwa jurnalisme dan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan pilar penting dalam masyarakat demokratis, di mana pers yang bebas dan independen berperan dalam memastikan akses masyarakat terhadap informasi yang transparan.
“Jurnalis memiliki peran yang sangat penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, meningkatkan transparansi, serta mengarahkan perhatian terhadap isu-isu penting seperti HAM dan lingkungan,” ujar Dominic Jermey.
Menurutnya, meliput isu lingkungan, seperti perubahan iklim dan polusi, bukanlah tugas yang mudah. Jurnalis sering kali harus bekerja dalam kondisi yang menantang dan menghadapi risiko besar. Oleh karena itu, menjaga keselamatan dan independensi mereka menjadi hal yang sangat penting guna menjamin kebebasan pers.
Lebih lanjut, Dominic Jermey menekankan bahwa hubungan antara pemerintah Inggris dan Indonesia telah terjalin lama, berdasarkan prinsip saling menghormati. Konferensi ini, menurutnya, menjadi kesempatan berharga untuk membahas cara-cara mendukung jurnalis dalam menjalankan tugas mereka. Ia juga menyoroti pentingnya akses jurnalis terhadap pelatihan, sumber daya, dan jaringan profesional guna memastikan laporan yang akurat dan beretika.
“Kolaborasi antara media dan masyarakat sipil adalah kunci untuk menciptakan lingkungan di mana kebebasan pers dapat terlindungi,” tambahnya.
Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi jurnalis Indonesia dalam menghadapi tantangan di era digital serta memperkuat kebebasan pers di tengah dinamika informasi global.
Sementara itu, Head of Project BBC Media Action, Helena Rea, menyampaikan bahwa kegiatan ini memberikan wawasan baru bagi BBC Media Action dalam memahami kondisi Indonesia Timur.
Ia menekankan pentingnya membangun kapasitas media dan memperkuat kolaborasi lintas sektor.
“Kami melihat semangat kolaborasi yang luar biasa dari berbagai pihak, baik media maupun aktivis. Media adalah pilar penting dalam perubahan sosial. Selain meningkatkan kualitas karya jurnalistik, kita juga perlu melihat bagaimana media dapat memengaruhi kebijakan terkait isu-isu besar, seperti lingkungan, hak perempuan, dan pemerataan pembangunan di daerah terpencil,” ujar Helena.
Ia juga menyoroti perlunya konektivitas riset antara media, masyarakat sipil, dan sektor lainnya agar konsep kesetaraan dapat terwujud secara nyata.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof. Jamaluddin Jompa. Sebagai dari perwakilan akademisi, Prof JJ menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan Indonesia Timur.
“Saat ini, dari 24 PTNBH di Indonesia, hanya satu yang berasal dari timur, yakni Unhas. Ibarat kapal, jika 23 ada di barat dan hanya satu di timur, maka kapal itu akan miring. Oleh karena itu, kita harus memperkuat kapasitas di berbagai bidang, termasuk hak-hak sipil dan peran media,” jelasnya.
Pada akhir konferensi, dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama terkait Kesetaraan dan Keberlanjutan Wilayah Indonesia Timur melalui Penguatan Hak Sipil dan Peran Media. Dengan inisiatif ini, para peserta berharap dapat mendorong kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi Indonesia Timur.
RMC 2025 yang didukung oleh Pemerintah Inggris di Indonesia ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi akses informasi yang lebih kredibel, membangun ekosistem media yang kuat, serta memperjuangkan hak-hak sipil secara lebih luas.
