KabarMakassar.com — Acara serah terima jabatan Kalapas Takalar yang digelar pada Rabu (11/09) berlangsung meriah dengan nuansa merah putih. Kegiatan ini semakin istimewa dengan kehadiran Taufiqurrakhman, seorang putra kelahiran jakarta dan keturunan dari kerajaan Gowa yang resmi menjabat sebagai Kepala Kanwil Kemenkumham Sulsel.
Taufiqurrakhman, yang juga dikenal dengan gelar Karaeng Parani memiliki rekam jejak karier yang cemerlang di Kemenkumham dengan berbagai jabatan lintas provinsi. Dia dijuluki “wajah dingin penuh wibawa” karena kepemimpinan dan gaya sosialnya yang khas.
Dalam penyambutan di depan gedung Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Takalar, Taufiqurrakhman disambut dengan upacara adat Makassar. Suasana semakin semarak dengan penampilan gandrang bulo (gendang bambu) dan angngaru (sambutan khas kerajaan) yang dibawakan oleh sekelompok anak-anak dari Takalar.
Dalam sambutannya di hadapan tamu undangan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kabupaten Takalar, Taufiqurrakhman mengungkapkan kenangannya ketika pertama kali berkunjung ke Lapas Kelas IIB beberapa tahun lalu saat masih menjabat sebagai Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadiv Pas) Sulsel.
“Saat itu, kondisi bangunannya masih tidak terlalu bagus,” ujarnya.
Ia juga menceritakan tentang berbagai gejolak yang pernah terjadi di Lapas Takalar, termasuk beberapa insiden yang melibatkan oknum petugas yang melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) dan hukum.
“Bukan cuma sekali, gejolak kedua di Lapas Kelas IIB Takalar sempat saya istilahkan seperti tsunami, adanya mutasi besar-besaran mulai dari pimpinan hingga bawahannya,” tambahnya.
Di sela-sela sambutannya, Taufiqurrakhman menyampaikan apresiasinya atas perubahan yang dilakukan oleh mantan Kepala Lapas Takalar, Ashari.
“Saya sangat senang melihat kantor Lapas berubah total, banyak perubahan yang sangat baik, mulai dari segi bangunan hingga pengayoman,” ucapnya.
Di akhir acara, Taufiqurrakhman memberikan pesan kepada Kepala Lapas Takalar yang baru, Mansur, untuk melanjutkan perubahan positif yang telah dilakukan Ashari.
“Stakeholder harus dijaga dalam dinas Kemenkumham, jangan ada lagi tindakan yang melanggar hukum,” tegasnya.
