KabarMakassar.com — Ketua KPU Kota Makassar, M Farid Wajdi mengatakan, KPU telah mengusulkan anggaran Rp64 miliar pada pemilihan walikota-wakil walikota (Pilwali) Makassar 2024.
Namun untuk tahapan awal disepakati anggaran dari Pemkot Makassar Rp 25 miliar lebih. Hal itu ditandai dengan penandatanganan berita acara kesepakatan pendanaan kegiatan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Makassar 2024 di Kantor Wali Kota Makassar, Kamis (12/10).
"Kita ajukan Rp64 miliar Pilwali 2024, sekarang 40 persen disahkan sekitar Rp25 miliar tahap pertama di 2023,"ujar M Farid, kepada KabarMakassar.com, Jumat (13/10).
Tentu berdasarkan perintah Permendagri 41 persen harus di transfer di tahun 2023. Pemerintah kota tidak ada masalah, sudah siap. Bahkan simulasi sudah ada.
Dimana 40 persen mekanisme transfer tidak bisa gelondongan, sebab ada transfer pertama dan kedua. Permendagri 41 tahun 2020 transfer pertama itu 14 hari setelah penandatanganan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
"Nanti transfer kedua di 2024 yakni 5 bulan sebelum hari pilkada. Jadi sebenarnya ini siklus transfer saja. Jadi, yang tanda tangan nilainya itu yang tertuang dalam naskah perjanjian,"jelasnya.
"Pada Permendagri 41/2020 akan ditransfer ke KPU kota dalam 2 tahap yaitu Tahun 2023 sebesar 40% dengan nilai Rp25.648.849.520. Dan Tahun 2024 sebesar 60% dengan nilai Rp 38.473.274.280,"tambahnya.
Ditambahkan M Farid, bahwa tugas KPU Kota pasca NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah nanti adalah memastikan setiap belanja negara uuntjm pilwali Makassar tetap akuntable dan terukur serta sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan negara.
KPU Makassar sendiri mengapresiasi langkah Pemkot selalu merespon anggaran untuk hajatan Pilwali Makassar 2024. Begitu juga pilkada sebelum KPU selalu berkoordinasi pihak Pemkot dalam hal anggaran.
"Ini prestasi hebat yah, karena ini luar biasa. Kalau dilihat siklusnya dalam 6 tahun pemerintah kota tiga kali NHPD, 2017, 2020 dan ini kami siap siap lagi. Pemerintah kota sudah berpengalaman seperti ini," katanya.
Sementara dana yang diusulkan tersebut, untuk membiayai seluruh tahapan pelaksanaan Pilwali Makassar 2024 dengan asumsi jumlah pasangan calon (paslon) kepala daerah yang ikut bertarung sebanyak tujuh pasangan.
Dimana dari asumsi sebanyak tujuh paslon ini, tiga paslon diprediksi berasal dari partai politik. Sisanya sebanyak 3 paslon jalur independen atau perseorangan.
Sementara itu, untuk anggaran Bawaslu sendiri Pemkot Makassar menyetujui senilai Rp18 miliar. Namun, digelontorkan tahap awal Rp7 miliar.
