KabarMakassar.com — Ditemukan keretakan pada pengerjaan proyek betonisasi milik Dinas PUPR Kota Makassar tahun 2022, Aktivis Anti Corruption Committe (ACC) Sulawesi mempertanyakan pengawasan dinas terkait Selasa, (08/11).
Peneliti Hukum ACC Sulawesi, Ali Asrawi Ramadhan mengungkapkan, proyek yang tidak sesuai dengan spesifikasi itu dapat dilihat dari kontraknya dan dapat dideteksi sedini mungkin.
"Apakah ada pelanggaran kontrak?, Kemudian lihat dan tagih penyedia jasa konsultan dan pengawas, dimana soal pengawasannya terhadap proyek. Kenapa hal semacam ini tidak dideteksi sedini mungkin," tegas Ali Asrawi Ramadhan.
Ia mengatakan jika proyek tak sesuai dengan kontrak, maka Dinas PUPR dapat meminta ganti rugi atas kerugian yang timbul.
"Selain itu, langkah pidana dapat dilakakukan jika ternyata adanya niat dengan sengaja melakukan hal hal yang menimbulkan kerugian negara dan menguntungkan pihak tertentu," bebernya.
Diketahui, pekerjaan rehabilitasi jalan tersebut ada dua titik retak di Kompelks Hartaco Permai Jalan Perintis Kemerdekaan. Selain itu, tinggi ketebalan beton rata-rata 25 centimeter.
Bahkan dasar pengecoran yang seharusnya 7 centimeter, hanya 3-5 centimeter saja. Padahal proyek konstruksi tersebut setidaknya memiliki standar yang memenuhi pada RTA (Registered Technical Analyst).
Untuk item pekerjaan betonisasi, tahun ini total pagu nya Rp. 66.771.604.008, sedangka kegiatan beton yang berkontrak senilai Rp57.256.684.008.
"Dimana mana kan instansi terkait, macam kuasa pengguna anggaran itu kan jelas punya tanggung jawab. Makanya mau dilihat kontraknya. Biasanya kontrak itu dibayarkan tidak keseluruhan tapi berdasarkan progres pekerjaan yang telah dilakukan. Kalo pekerjaan demikian, kenapa tidak ada interupsi dari KPA, jangan malah dibayar terus," ujar Ali Asrawi.
Kepala Dinas PUPR Kota Makassar, Zuhaelsi Zubir, saat dikonfirmasi menegaskan siap memberikan informasi seputar pengerjaan konstruksi untuk tahun anggaran 2022.
Ia juga mengapresiasi aktivis ACC Sulawesi yang turut serta mengawasi penggunaan anggaran atau APBD Makassar 2022.
Sebelumnya ia menuturkan pihaknya segera berkoordinasi bersama Kabid Jalan karena teknis ada di bidangnya.
"Terima kasih banyak karena sudah membantu dinas PU dalam pengawasan paket betonisasi,"ujar Zuhaelsi Zubir.
Sementara itu, Kepala Bidang Jalan & Jembatan Dinas PUPR Makassar, Noorhaq Alamsyah menegaskan perihal item pengerjaan benton dan aspal sudah dilakukan secara jelas mulai persiapan, pengadaan dan pelaksanaannya.
"Tidak ada yg ditutup tutupi, zaman sdh berubah. Saatnya kita buka selebar lebarnya informasi ke masyarakat," ungkap Noorhaq Alamsyah saat dikonfirmasi.
