KabarMakassar.com – Gelombang hak angket DPRD Kabupaten Gowa terhadap Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, dinilai belum tentu berujung pada pemakzulan.
Namun, pengamat menilai ancaman terbesar justru berada pada menurunnya legitimasi dan dukungan politik terhadap kepala daerah.
Diketahui, empat puluh anggota DPRD Kabupaten Gowa menandatangani usulan hak angket terhadap Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang.
Langkah politik itu muncul di tengah isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama Husniah dengan seorang pria berinisial WA dan penyalahgunaan kekuasaan.
Rapat paripurna untuk membahas usulan hak angket dijadwalkan berlangsung pada Senin, (25/05) siang.
Pengamat politik sekaligus Direktur Profetik Institute, Asratillah, mengatakan hak angket secara konstitusional hanyalah instrumen penyelidikan DPRD terhadap persoalan yang dianggap penting dan berdampak luas.
“Secara konstitusional, hak angket tidak otomatis bisa menggulingkan Husniah Talenrang dari jabatan Bupati Gowa. Proses menuju pemberhentian kepala daerah jauh lebih kompleks dan membutuhkan dasar pelanggaran yang kuat,” ujar Asratillah melalui pesan teks, Kamis (28/05).
Menurutnya, risiko paling serius dari hak angket justru berada pada persepsi publik dan stabilitas politik pemerintahan daerah. Ketika DPRD resmi menggunakan hak angket, publik akan melihat adanya keretakan hubungan antara legislatif dan kepala daerah.
“Walaupun secara hukum belum tentu berujung pada pemberhentian, tetapi kalau krisis kepercayaan terus membesar maka stabilitas pemerintahan dan efektivitas pelayanan publik bisa ikut terganggu,” katanya.
Asratillah menilai dukungan tujuh fraksi dan 40 anggota DPRD terhadap usulan hak angket menunjukkan adanya akumulasi tekanan politik yang tidak bisa dianggap biasa.
“Langkah sebesar itu biasanya lahir dari akumulasi komunikasi politik, kepentingan elite, dan pembacaan terhadap arah opini publik,” ujarnya.
Ia menegaskan kondisi tersebut dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Husniah, terlebih di tengah isu politik yang terus berkembang.
“Dalam politik, kepala daerah sering jatuh bukan hanya karena isu, tetapi karena gagal mengelola persepsi dan kehilangan dukungan politik secara perlahan,” kata Asratillah.
Karena itu, ia menilai langkah penting yang harus dilakukan Husniah saat ini adalah menjaga komunikasi politik dengan DPRD serta membangun kembali kepercayaan publik agar situasi tidak berkembang menjadi konflik politik yang lebih tajam.
