Oleh: Sitti Nurliani Khanazahrah (Penulis, Dosen, & Pegiat Filsafat)
KabarMakassar.com — Di sejumlah koridor utama Makassar, termasuk di sepanjang Jalan A.P. Pettarani dan T.P. Ratulangi, pemandangan yang sama berulang dalam beberapa waktu terakhir.
Laporan media lokal dan rekaman warga memperlihatkan barisan kendaraan yang meliuk statis, memakan sebagian badan jalan, hingga mengular ratusan meter di depan stasiun pengisian bahan bakar. Para pengendara menghabiskan waktu dalam penantian panjang untuk mendapatkan giliran di nozzle pengisian.
Kita sering memandang antrean panjang di SPBU semata-mata sebagai masalah kemacetan lalu lintas, atau guncangan distribusi sementara yang kelak usai begitu pasokan tambahan diturunkan. Tetapi jika fenomena ini dibaca secara lebih dalam, ada persoalan yang lebih fundamental yang sedang berlangsung. Antrean tersebut memperlihatkan bagaimana ketidakpastian sistemik secara perlahan menyerap waktu dan tenaga, serta perhatian warga tanpa ada keputusan eksplisit dari siapa pun.
Di satu sisi, otoritas dan penyalur resmi berulang kali menegaskan bahwa pasokan bahan bakar berada dalam kondisi aman dan mencukupi. Kepadatan di SPBU kerap dikaitkan dengan lonjakan permintaan yang mendadak serta munculnya kepanikan warga (panic buying). Di sisi lain, masyarakat di lapangan mengalami kenyataan yang berbeda. Kesulitan memperoleh BBM tepat waktu, terganggunya mobilitas harian, hingga hambatan operasional di tingkat penyaluran.
Kontradiksi inilah yang melahirkan pertanyaan filosofis yang mendasar. Ketika angka resmi menyatakan keadaan aman, sementara tubuh warga di jalanan mengalami penantian yang melelahkan, maka kebenaran mana yang sedang kita bicarakan? Apakah kebenaran diukur dari angka ketersediaan di atas kertas, atau dari jam-jam kehidupan yang hilang dari tubuh manusia yang menunggunya?
Kelangkaan dan antrean bahan bakar yang terlihat di lapangan memang jarang lahir dari satu faktor tunggal. Perbedaan harga antara BBM bersubsidi dan nonsubsidi, dinamika kuota harian, kerumitan rantai logistik, serta respons psikologis masyarakat dapat saling bertemu dalam menciptakan tekanan pada titik penyaluran. Ketika beban ekonomi warga meningkat, sebagian pemilik kendaraan yang sebelumnya mengonsumsi BBM nonsubsidi beralih ke saluran bersubsidi, sehingga berpotensi menambah tekanan pada pasokan harian.
Tetapi kendala teknis itu barulah satu sisi. Hal yang berpotensi memperdalam keadaan ini adalah fenomena panic buying itu sendiri. Kepanikan dapat tumbuh ketika informasi publik tidak lagi cukup memberikan rasa kepastian. Dalam situasi demikian, masyarakat tidak lagi mengukur kecukupan stok dari imbauan atau siaran pers resmi, tetapi dari panjangnya barisan kendaraan yang mereka saksikan sendiri di jalanan.
Ketika warga melihat tetangganya mengantre berjam-jam, muncul dorongan rasional untuk mengamankan kebutuhan energi mereka lebih cepat dari biasanya. Kepanikan semacam ini meningkatkan tekanan terhadap pasokan harian dibandingkan pola konsumsi normal. Ketakutan akan kelangkaan, dengan demikian, ikut memperdalam situasi yang sejak awal dikhawatirkan.
Namun demikian, membebankan seluruh persoalan pada kepanikan warga merupakan bentuk penyederhanaan yang buru-buru. Kepanikan massa bukanlah gejala yang berdiri sendiri di udara hampa. Warga tidak mengantre karena mereka gemar membuang waktu, tetapi karena mereka membutuhkan kepastian untuk dapat terus bekerja, mengantar anak sekolah, atau mencari nafkah harian. Pada momen inilah antrean tidak menjadi sekadar cara menunggu, tetapi memperlihatkan bahwa waktu juga memiliki dimensi politik.
Dalam karya klasiknya Surveiller et punir (1975), Michel Foucault menunjukkan bagaimana kekuasaan modern dapat bekerja melalui penataan ruang, waktu, gerak, serta tubuh, sehingga manusia belajar menyesuaikan dirinya dengan keteraturan tertentu. Keteraturan antrean di jalanan sepintas memang tampak seperti kepatuhan warga yang tertib. Tetapi dari sudut pandang ini, kita dapat melihat bagaimana ketidakpastian pasokan ikut membentuk penggunaan waktu publik, yaitu warga menyesuaikan ritme hidupnya dengan ritme sistem yang tidak pasti.
Dalam kondisi teratur, seorang warga kota memiliki kuasa atas waktunya sendiri. Untuk bekerja, beristirahat, berkumpul dengan keluarga, atau mengurus hal-hal kecil yang berarti bagi hidupnya. Dalam Sein und Zeit (1927), Martin Heidegger menempatkan temporalitas sebagai struktur mendasar keberadaan manusia. Waktu bukan sekadar sesuatu yang dimiliki manusia sebagai instrumen luar, tetapi terkait erat dengan cara manusia menjalani keberadaannya. Ketika waktu terserap oleh penantian yang berulang dan sulit dihindari, maka ruang bagi manusia untuk merealisasikan dirinya turut menyempit.
Ketika ketidakpastian BBM memuncak, beban dari sebuah sistem distribusi yang tersumbat secara tidak langsung dipindahkan ke atas pundak warga. Manusia kota yang biasanya datang ke SPBU dengan latar belakang dan identitas yang beragam, entah sebagai pekerja harian, pengemudi transportasi daring, pedagang, mahasiswa, atau orang tua, untuk beberapa jam harus meninggalkan identitas tersebut di belakang. Di dalam barisan antrean, identitas sosial yang kaya itu direduksi menjadi satu hal, yaitu tubuh yang menunggu. Seluruh perhatian dan energi batin harian dipersempit hingga hanya berputar pada satu pertanyaan yang menggantung. Apakah bahan bakar itu masih tersisa saat giliran saya tiba?
Lebih jauh lagi, antrean panjang berpotensi merenggangkan relasi sosial dan jalinan solidaritas di ruang publik. SPBU yang dalam keadaan normal menjadi ruang transaksi yang relatif tertib, dapat berubah menjadi tempat ketegangan yang rapuh. Di dalam barisan antrean, sesama warga rentan melihat satu sama lain tidak lagi sebagai kawan seperjalanan, tetapi sebagai saingan atas pasokan yang terbatas. Seseorang yang memotong jalan atau menyela barisan mendadak dipandang dengan rasa curiga. Tekanan sistemik secara tidak langsung memindahkan masalah tata kelola menjadi ketegangan antar-individu.
Tentu saja, kita perlu menguji kembali kecurigaan ini secara adil. Bukankah antrean pada batas tertentu merupakan konsekuensi rasional dari keterbatasan logistik dan mekanisme distribusi yang relatif tertib ketika terjadi lonjakan permintaan? Ketika barang terbatas berhadapan dengan pembeli yang melimpah, maka antrean dapat menjadi mekanisme distribusi yang relatif tertib agar perebutan tidak berubah menjadi kerusuhan.
Keberatan ini ada benarnya, dan kita tidak perlu tergesa-gesa menyimpulkan bahwa situasi ini merupakan desain sengaja dari otoritas untuk menindas warga. Tata kelola dan penyaluran energi di kota besar seperti Makassar memang melingkupi jaring masalah yang rumit seperti kalkulasi fiskal subsidi energi, fluktuasi pasokan nasional, hingga hambatan pengawasan di rantai eceran. Para teknokrat dan petugas lapangan sering kali harus bekerja dalam tekanan batasan anggaran dan kuota yang ketat.
Tetapi mengakui kelogisan antrean sebagai alat distribusi sementara tidak boleh membuat kita menutup mata pada masalah yang lebih krusial. Masalah yang sesungguhnya tidak terletak pada keberadaan antrean itu sendiri, tetapi ketika antrean berulang, memanjang, lalu perlahan dianggap sebagai keadaan normal baru, sementara biaya penantiannya terus-menerus dialihkan kepada warga. Kerugian finansial akibat selisih harga atau BBM yang habis bisa dikalkulasi dalam rupiah, namun kerugian akibat sirnanya waktu produktif dan rasa aman warga hampir tak pernah masuk dalam buku kas pengambil kebijakan.
Ketiadaan protes massa tentu tidak dengan sendirinya berarti masyarakat sedang baik-baik saja. Tetapi kita juga perlu bertanya bahwa apakah penantian yang berulang dapat menguras energi yang semestinya digunakan warga untuk mempertanyakan keadaan? Jika seseorang harus berulang kali menghabiskan tenaga dan perhatiannya hanya untuk memastikan kebutuhan dasarnya terpenuhi, maka berapa banyak energi yang masih tersisa untuk mengawasi kebijakan publik yang membuatnya menunggu?
Apa pun penyebab teknis atau perdebatan angka di balik persoalan ini, ukuran krisis yang sesungguhnya tidak hanya tentang berapa liter bahan bakar yang hilang dari tangki penyimpanan, tetapi berapa banyak jam kehidupan yang terserap dalam penantian. Ketika sebuah sistem membuat warganya berulang kali menyerahkan waktu hidup untuk memperoleh kebutuhan dasar, maka yang sedang terkikis tidak hanya efisiensi transportasi. Yang perlahan menyusut adalah pengalaman seseorang sebagai manusia yang memiliki kuasa atas hidupnya sendiri.
Barangkali karena itu, hal yang perlu kita tanyakan dari sebuah antrean panjang tidak lagi sekadar kapan pasokan kembali penuh, tetapi mengapa begitu banyak waktu hidup manusia harus lebih dahulu dikosongkan agar sebuah sistem dapat kembali berjalan.
