Oleh: Nur Hidayah (Founder Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Cerdas (YPMIC) Guru Besar Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar)
KabarMakassar.com – Hampir seminggu ini setiap menit terasa sangat melelahkan. Bukan hanya harga yang naik, pekerjaan yang semakin sulit. jalan yang semakin macet tetapi kini, untuk sekadar mendapatkan bahan bakar agar bisa bekerja, mengantar anak sekolah, membawa barang, mencari nafkah, atau pulang ke rumah pun, masyarakat harus mengantre berjam-jam.
Antrean panjang ini bukan lagi sekadar barisan kendaraan. Ia telah menjadi pemandangan sehari-hari yang memperlihatkan betapa rentannya kehidupan masyarakat ketika kebutuhan dasar terganggu. Dalam beberapa hari terakhir, antrean BBM di sejumlah SPBU di Makassar mengular hingga ratusan meter bahkan lebih dari satu kilometer. Ada warga yang datang sejak subuh dan harus menunggu lebih dari tiga jam untuk mendapatkan BBM. Antrean bahkan meluber ke badan jalan dan mengganggu lalu lintas.
Di beberapa titik, bukan hanya mobil dan truk yang mengantre. Sepeda motor pun ikut berbaris panjang. Ada yang datang sebelum SPBU buka. Ada yang meninggalkan kendaraannya dalam antrean. Ada sopir yang kehilangan waktu bekerja karena berjam-jam menunggu solar. Ada masyarakat yang harus berkeliling mencari SPBU yang masih memiliki BBM.
Dan yang lebih menyedihkan lagi, persoalan ini akhirnya berdampak dan telah mengganggu aktivitas pelayanan publik. Bahkan Pemerintah Kota Makassar mengkhawatirkan antrean BBM berdampak terhadap operasional armada pengangkut sampah. Bisa kita bayangkan jika sampah ini juga menjadi tumpukan yang tidak terdistribusi ke tempat pembuangan semestinya.
Lalu kita mendengar penjelasan bahwa stok BBM aman. Mungkin secara angka di atas kertas catatan yang menyampaikan amannya stok BBM ini. Tetapi pertanyaan sederhana kepada pemberi penjelasan ini: Kalau stok aman, lantas mengapa rakyat harus mengantre berjam-jam hanya untuk mendapatkannya? mengapa banyak SPBU yang kehabisan BBM?, mengapa kendaraan harus mengular sampai ke badan jalan?, mengapa ada orang yang harus datang sejak subuh dan masih mengantre berjam-jam kemudian?, Daftar pertanyaan yang menguras emosi ini yang perlu dijelaskan secara jujur kepada masyarakat.
Secara pribadi, saya tidak menyalahkan satu pihak. Lalu Pertamina menyebut fenomena ini dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan dan panic buying. Pemerintah juga mengimbau masyarakat agar tidak panik. Di sisi lain, laporan dari lapangan menunjukkan adanya persoalan distribusi, keterbatasan pasokan di sejumlah SPBU, antrean yang terus meningkat, bahkan persoalan operasional pelayanan. Artinya, persoalannya tidak sesederhana menyebut rakyat panik. Sebab kepanikan masyarakat sering kali lahir dari ketidakpastian. Dan justru salah satu sumber utamanya berasal dari menganggap ada panic buying dan yang menghimbau agar warga tidak panik.
Ketika seseorang melihat SPBU pertama kehabisan BBM, ia akan mencari SPBU kedua. Dan ketika SPBU kedua juga ternyata juga kosong stoknya, maka pasti ia akan mulai khawatir. Lalu media sosial pun dipenuhi video antrean panjang, maka ia semakin takut. Hingga akhirnya, semua orang datang ke SPBU pada waktu yang hampir bersamaan. Maka terjadilah lingkaran: ketidakpastian melahirkan kepanikan, antrean, keresahan, dan semakin memperbesar kepanikan. Inilah yang seharusnya diputus oleh pemerintah.
Bukan hanya dengan mengatakan, “Jangan panik.” Tetapi dengan memberikan kepastian bahwa BBM tersedia, pasokan datang, SPBU memiliki stok, distribusi berjalan adil. Dan yang paling penting, kepastian bahwa rakyat tidak perlu menghabiskan separuh harinya hanya untuk mendapatkan beberapa liter BBM. Sebab masyarakat yang mengantre bukan sekadar kendaraan. Di balik setiap kendaraan ada manusia.
Ada sopir truk yang mengejar target pengiriman. Ada pedagang yang harus pergi ke pasar. Ada pekerja yang takut terlambat masuk kerja. Ada ibu yang harus mengantar anaknya. Ada tenaga kesehatan yang harus menuju tempat kerja. Ada petani yang membutuhkan bahan bakar untuk aktivitasnya. Ada keluarga yang membutuhkan kendaraan untuk mencari nafkah. Ketika mereka kehilangan tiga atau empat jam di SPBU, sesungguhnya yang hilang bukan hanya waktu tetapi kesempatan untuk bekerja, mendapatkan penghasilan, melayani orang lain, dan menjalani kehidupan secara normal.
Dan karena itu persoalan BBM bukan semata-mata persoalan energi, ini Adalah persoalan ekonomi, kesehatan, sosial, dan kemanusiaan. Kita sering berbicara tentang Pembangunan, pertumbuhan ekonomi, Indonesia Emas, tetapi bagaimana mungkin kita berbicara tentang Indonesia Emas jika masyarakat masih harus mengantre berjam-jam hanya untuk mendapatkan energi yang menopang kehidupan sehari-hari?
Bagaimana mungkin rakyat diminta produktif jika waktu produktif mereka habis di SPBU? Bagaimana mungkin ekonomi bergerak jika kendaraan distribusi barang tertahan karena harus menunggu BBM? Dan bagaimana mungkin kita meminta masyarakat tetap tenang ketika yang mereka lihat setiap hari adalah antrean yang semakin panjang?
Makassar hari ini memberikan sebuah pelajaran penting: masalah pelayanan publik tidak cukup diselesaikan dengan angka stok. Pemerintah harus melihat apa yang terjadi di lapangan. Menariknya, ketika Gubernur Sulawesi Selatan melakukan inspeksi, ditemukan persoalan operasional: empat nozzle pengisian BBM hanya dilayani oleh satu operator. Wali Kota Makassar kemudian meminta agar seluruh nozzle yang tersedia di SPBU diaktifkan untuk membantu mengurai antrean. Ini menunjukkan bahwa persoalannya mungkin bukan hanya soal berapa banyak BBM yang tersedia, tetapi juga seberapa cepat BBM tersebut dapat dilayani kepada masyarakat.
Negara Harus Hadir
Dalam situasi tak menentu ini, negara seharusnya bergerak cepat untuk hadir. Bukan sekadar hadir ketika masalah sudah viral setelah masyarakat mengeluh dan membuat konferensi pers, tetapi hadir sejak tanda-tanda masalah mulai terlihat. Karena antrean panjang yang dibiarkan terlalu lama bukan hanya menciptakan kemacetan, ia dapat melahirkan konflik, orang mulai saling serobot, emosi meningkat, sopir bertengkar, masyarakat saling curiga. Dan pada titik tertentu, antrean BBM dapat berubah menjadi persoalan ketertiban sosial.
Karena itu, kita ingin mengajak pemerintah melihat persoalan ini dari sudut pandang yang lebih manusiawi. Jangan hanya melihat kendaraan. Lihat manusianya. Jangan hanya menghitung liter BBM, hitung juga berapa jam waktu rakyat yang hilang. Jangan hanya mengatakan stok aman. Pastikan rakyat benar-benar merasakan bahwa BBM itu aman, tersedia, dan mudah diperoleh.
Dan kepada masyarakat, kita juga perlu belajar untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas. Jangan membeli melebihi kebutuhan. Jangan melakukan penimbunan. Jangan menggunakan tangki modifikasi. Jangan menggunakan barcode yang tidak sesuai. Pengawasan di Sulsel sendiri menemukan sejumlah dugaan pelanggaran seperti transaksi berulang, kendaraan bertangki modifikasi, dan penggunaan barcode yang tidak sesuai dengan kendaraan.
Namun pemerintah juga tidak boleh berhenti pada menyalahkan perilaku masyarakat. Panic buying adalah gejala. Yang harus diselesaikan adalah sumber ketidakpastian yang membuat masyarakat panik. Karena rakyat yang merasa kebutuhan dasarnya aman tidak akan berbondong-bondong membeli berlebihan.
Hari ini kita tidak hanya membutuhkan BBM. Kita membutuhkan rasa aman. Rasa aman bahwa besok ketika kendaraan dinyalakan, kita masih bisa mendapatkan bahan bakar, pekerjaan tidak terganggu, distribusi barang tidak berhenti, kebutuhan dasar masyarakat dijamin negara. dan akhirnya, pemerintah tidak hanya bertugas memastikan energi tersedia tetapi memastikan kehidupan masyarakat tetap berjalan. Jangan biarkan rakyat terus mengantre untuk mendapatkan haknya atas pelayanan dasar.
Kita tidak sedang berbicara tentang sekadar bensin. Kita sedang berbicara tentang kehidupan manusia yang harus terus berjalan. Karena ketika energi berhenti mengalir, ekonomi ikut tersendat. kehidupan rakyat ikut berat, dan ketika rakyat terlalu lama dipaksa menunggu, yang terkikis bukan hanya kesabaran, Tetapi kepercayaan.
Semoga pemerintah segera mengambil langkah nyata, transparan, cepat dan terukur. Bukan hanya memastikan bahwa BBM ada, tetapi memastikan bahwa rakyat bisa mendapatkannya. Karena Indonesia tidak boleh menjadi negeri yang rakyatnya kuat karena terbiasa menderita. Indonesia harus menjadi negeri yang kuat karena negaranya mampu hadir ketika rakyat membutuhkan.
Jangan biarkan Indonesia terus mengantre. Karena rakyat sudah terlalu lama menunggu. Menunggu kepastian. Menunggu keadilan. Menunggu pemerintah benar-benar hadir. Menuju Indonesia EMAS, jangan sampai justru menjadi semakin CEMAS, dan akhirnya berujung rakyatnya yang LEMAS tepat disaat nomor antrean terakhir dan berakhir tanpa kepastian.
