Ahmad Rosandi Sakir, S.I.P., M.A.P. (Dosen Ilmu Administrasi Negara Fisip Unpatti / Mahasiswa Doktoral (S3) Ilmu Admininstarsi Publik Universitas Hasanuddin)
KabarMakassar.com — Antrean BBM di Makassar belakangan tidak hanya menimbulkan persoalan mobilitas, tetapi juga melahirkan perdebatan tentang penyebabnya. Ada yang berbicara soal distribusi, ada yang menyoroti peningkatan konsumsi, dan ada pula yang menyebut panic buying.
Masalahnya, ketika panic buying terlalu dominan dijadikan penjelasan, fokus persoalan perlahan bergeser. Dari awalnya mempertanyakan sistem distribusi dan pelayanan, perhatian justru berpindah pada perilaku masyarakat.
Di titik ini, pemikiran Michel Foucault menjadi menarik.
Foucault menunjukkan bahwa kekuasaan juga bekerja melalui cara suatu masalah didefinisikan. Siapa yang memiliki data dan otoritas biasanya memiliki posisi lebih kuat dalam membentuk narasi tentang apa yang dianggap sebagai masalah.
Dalam kasus BBM, pertanyaan awalnya sederhana: mengapa masyarakat harus mengantre?
Tetapi ketika narasi panic buying menguat, pertanyaannya berubah menjadi: mengapa masyarakat membeli BBM berlebihan?
Perubahan pertanyaan ini penting. Sebab objek masalah ikut berubah: dari sistem menuju konsumen.
Padahal, antrean BBM tidak selalu berarti masyarakat panik. Antrean bisa muncul karena distribusi tidak merata, kapasitas pelayanan SPBU terbatas, jumlah operator tidak sebanding dengan kendaraan, atau memang terjadi peningkatan kebutuhan.
Karena itu, menyederhanakan antrean hanya sebagai perilaku konsumen berisiko membuat persoalan struktural luput dari perhatian.
Ini bukan berarti perilaku masyarakat tidak perlu dievaluasi. Jika memang ada transaksi tidak wajar atau penyalahgunaan BBM subsidi, tentu harus ditindak. Tetapi evaluasi seharusnya berjalan dua arah: perilaku konsumen diperiksa, sistem distribusi juga diperiksa.
Yang dibutuhkan masyarakat sebenarnya sederhana: data yang terbuka.
Berapa stok BBM Makassar setiap hari? Berapa kebutuhan normal? Berapa yang disalurkan ke SPBU? SPBU mana yang mengalami tekanan permintaan? Apakah antrean terjadi karena stok, distribusi, atau kapasitas pelayanan?
Jika data tersebut dibuka secara rutin, ruang spekulasi akan jauh berkurang.
Pemerintah, Pertamina, SPBU, dan masyarakat sebenarnya tidak harus ditempatkan sebagai pihak yang saling berhadapan. Mereka berada dalam satu sistem yang sama.
Karena itu, persoalan antrean BBM sebaiknya tidak diarahkan pada pertanyaan siapa yang salah.
Pertanyaan yang lebih penting adalah:
apakah masalahnya sudah didefinisikan dengan benar?
Foucault mengingatkan bahwa cara sebuah masalah dibentuk melalui narasi akan menentukan arah penyelesaiannya. Jika masalah dibaca hanya sebagai panic buying, solusi akan fokus pada pembatasan dan pengawasan konsumen.
Tetapi jika masalah dibaca sebagai persoalan tata kelola, maka jawabannya lebih lengkap: perbaikan distribusi, peningkatan kapasitas pelayanan, transparansi data, pengawasan transaksi, dan komunikasi publik yang lebih terbuka.
Antrean BBM Makassar seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki sistem, bukan memperpanjang perdebatan tentang siapa yang patut disalahkan.
