KabarMakassar.com — Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg di sejumlah wilayah Kota Makassar dalam sepekan terakhir mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso, mendesak Pertamina melakukan audit menyeluruh terhadap distribusi BBM dan LPG bersubsidi hingga ke tingkat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), agen, dan pangkalan yang ada di Kota Makassar.
Keluhan warga disebut terjadi di sejumlah kawasan, seperti Parang Layang, Yos Sudarso, Panakkukang hingga wilayah perbatasan Gowa-Maros. Harga LPG 3 Kg di tingkat pengecer bahkan dilaporkan mencapai Rp25.000 per tabung.
Ketua DPD PKS Makassar itu menilai pernyataan stok aman di tingkat terminal harus dibuktikan dengan ketersediaan di lapangan, sebab realitanya warga masih mengantri hingga kesulitan mendapatkan LPG.
“Jangan hanya menyatakan stok aman di terminal, tapi buktikan aman sampai ke pangkalan dan pengecer. Masyarakat butuh fakta di lapangan, bukan di atas kertas saja.”
Ia juga meminta Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi membuka data kuota dan realisasi penyaluran BBM serta LPG bersubsidi untuk Kota Makassar secara transparan kepada publik.
Menurutnya, tambahan kuota fakultatif 20-30 persen perlu dipertimbangkan selama kondisi kelangkaan masih terjadi. Permintaan di lapangan, kata dia, disebut jauh lebih tinggi dibandingkan jatah yang diterima sejumlah pangkalan yang ada di kota Makassar.
Selain kuota, rantai distribusi dari agen ke pangkalan juga diminta diaudit. PKS menyoroti dugaan adanya pangkalan yang menyalurkan LPG 3 Kg kepada pengecer tidak resmi dengan harga yang jauh lebih tinggi.
Andi Hadi juga meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan penimbunan, pengoplosan maupun pengalihan LPG subsidi ke sektor industri dan restoran besar.
“Audit SPBU yang sering kehabisan stok pada jam-jam tertentu. Diduga ada modus pembatasan penjualan untuk dijual kembali secara ilegal,” tegasnya.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Makassar diminta membentuk satuan tugas pengawasan terpadu yang melibatkan Dinas Perdagangan, Pertamina, Hiswana Migas dan DPRD. Pengawasan dinilai perlu dilakukan secara rutin, bukan hanya ketika terjadi kelangkaan.
PKS juga mendorong seluruh pangkalan mencantumkan informasi harga eceran tertinggi (HET), stok masuk, stok keluar serta jam operasional agar distribusi dapat dipantau masyarakat.
Untuk menjaga pasokan bagi pelaku usaha kecil, Andi Hadi mengusulkan operasi pasar atau skema subsidi silang LPG bagi sekitar 21.000 UMKM kuliner yang terdaftar di Makassar.
“Kelangkaan ini bukan sekadar masalah logistik. Ini adalah masalah keadilan sosial dan ekonomi rakyat kecil. Jika kompor rakyat padam, maka ekonomi Makassar juga akan padam,” tukasnya.
