KabarMakassar.com — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyoroti kinerja sejumlah lurah yang dinilai tidak maksimal menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
Meski tak menyebut nama secara rinci, pria yang akrab disapa Appi itu mengungkap ada lurah yang lebih banyak menghabiskan waktu di warung kopi (warkop) dibandingkan berada di kantor. Selain itu, terdapat pula lurah yang disebut lebih sibuk mengurus bisnis pribadi.
“Ada juga lurah sehat, tapi memang tidak mau bekerja? Ada. Ada juga lurah lebih banyak di warkop daripada di kantornya, ada,” tegas Appi, Rabu (26/08).
Menurutnya, laporan mengenai lurah yang tidak menjalankan tugas secara maksimal juga cukup banyak diterima pemerintah kota (Pemkot).
“Ada juga lurah lebih banyak urus bisnisnya daripada urus kantornya, ada. Dan itu laporannya tidak sedikit,” ujarnya.
Appi menegaskan laporan tersebut tidak akan dibiarkan begitu saja. Pemkot Makassar akan menyiapkan sistem pengawasan yang lebih kuat untuk memastikan lurah benar-benar menjalankan tugas kedinasan di jam kerja.
Ia meminta pengawasan terhadap lurah dilakukan secara objektif, termasuk dalam proses penilaian kinerja. Menurutnya, penilaian tidak boleh dijadikan alat untuk menjatuhkan lurah karena persoalan pribadi.
“Proses ini dinilai, harus dinilai sangat objektif. Jangan juga kalau bagus dikasih jelek karena dendam sisi dendam pribadi, enggak boleh juga seperti itu,” katanya.
Di sisi lain, Appi meminta kondisi lurah yang mengalami persoalan kesehatan juga dilaporkan kepada pemerintah. Hal itu diperlukan agar pemerintah dapat mencari solusi terkait posisi dan tugas kedinasan yang bersangkutan.
“Tolong disampaikan kalau ada kondisi-kondisi kepegawaian tertentu, seperti ada lurah yang sakit, yang seperti ini disampaikanlah untuk kita bisa mencari tempat dan solusi yang terbaik,” ucapnya.
Appi mengatakan lurah memiliki posisi penting karena menjadi pejabat pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, keberadaan dan keaktifan lurah di wilayah masing-masing menjadi bagian penting dalam memastikan pelayanan pemerintahan berjalan.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada intervensi atau tekanan dalam proses evaluasi dan pergantian lurah. Penilaian harus didasarkan pada kinerja, bukan kedekatan maupun kepentingan tertentu.
Ke depan, kata Appi, pemerintah kota akan memperkuat mekanisme pengawasan di tingkat wilayah agar lurah mendapat tekanan positif untuk menjalankan program dan pelayanan yang telah ditetapkan pemerintah.
“Saya tidak mau salah-salah lagi untuk memastikan supaya benar-benar itu berdinas, kegiatan kerjanya,” tegasnya.
Appi juga menyoroti potensi penggunaan kegiatan kemasyarakatan sebagai ruang mencari dukungan atau pembiayaan dari masyarakat. Ia meminta kegiatan di tingkat wilayah tidak dilaksanakan secara berlebihan dan tidak membebani warga.
“Setiap kegiatan masyarakat diminta disertai edukasi mengenai kebersihan dan pengelolaan sampah,” terangnya.
Pemerintah juga mendorong agar program dan platform seperti Lontara Plus serta creative hub diperkenalkan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan di wilayah.
