KabarMakassar.com — Anggota Fraksi PKS DPRD Makassar, Azwar, mengingatkan Pemerintah Kota Makassar agar tidak mengulangi persoalan yang terjadi setiap tahun dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), terutama terkait siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri.
Hal ini disampaikan Azwar setelah SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 untuk jenjang PAUD, Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Makassar dimulai hari ini, Senin (8/6) hari ini.
Menurut Ketua Komisi C itu, pemerintah daerah tidak cukup hanya menjalankan proses penerimaan siswa baru, tetapi juga wajib memastikan seluruh anak usia sekolah tetap memperoleh akses pendidikan, khususnya pada jenjang SMP.
“Yang paling penting itu ketersediaan tempat dan solusi bagi siswa yang tidak lolos. Pemerintah daerah punya kewajiban menyediakan layanan pendidikan sampai tingkat SMP. Kalau ada yang tidak tertampung di satu sekolah, harus ada solusi yang disiapkan,” kata Azwar, Senin (8/6).
Ia menilai persoalan daya tampung masih menjadi pekerjaan rumah serius. Jumlah lulusan SD setiap tahun dinilai lebih besar dibanding kapasitas SMP negeri yang tersedia, sehingga berpotensi menyisakan banyak siswa yang tidak memperoleh kursi di sekolah negeri.
“Luaran SD lebih besar daripada jumlah daya tampung SMP yang ada. Bahkan ada yang tidak tercover. Karena itu harus ada langkah konkret dari pemerintah,” ujarnya.
Azwar meminta Komisi D DPRD Makassar untuk mengawal pelaksanaan SPMB dan mempertanyakan strategi yang telah disiapkan pemerintah dalam mengantisipasi siswa yang tidak tertampung.
“Jangan seperti tahun-tahun sebelumnya yang tidak memberikan solusi efektif bagi siswa dan orang tua. Pemerintah harus punya langkah strategis yang jelas,” tegasnya.
Terkait opsi kerja sama dengan sekolah swasta, Azwar mengungkapkan gagasan tersebut pernah disampaikan dalam pembahasan sebelumnya. Ia menilai pemerintah dapat membantu pembiayaan siswa yang tidak diterima di sekolah negeri agar tetap bisa bersekolah di lembaga pendidikan swasta.
“Saya pernah menyarankan agar siswa yang tidak tertampung bisa disekolahkan di swasta dan pembiayaannya dibantu pemerintah daerah. Itu salah satu opsi yang harus dipastikan realisasinya,” katanya.
Selain itu, Azwar juga menawarkan alternatif lain berupa penyewaan gedung sekolah swasta maupun fasilitas umum yang dapat digunakan sebagai ruang belajar tambahan bagi siswa sekolah negeri.
“Kalau memang daya tampung tidak cukup, pemerintah bisa menyewa gedung sekolah swasta atau fasilitas lain yang layak, kemudian menyiapkan tenaga pengajar. Yang penting anak-anak tetap mendapatkan hak pendidikannya,” tuturnya.
Ia juga menyoroti persoalan pemerataan sekolah yang masih menjadi keluhan masyarakat. Menurutnya, masih terdapat wilayah dan kelurahan di Makassar yang belum memiliki SMP negeri sehingga mempersulit penerapan sistem berbasis domisili.
“Ada daerah yang bahkan tidak memiliki SMP sama sekali. Ini yang harus menjadi perhatian pemerintah. Jangan sampai persoalan zonasi atau domisili justru membuat anak-anak kehilangan akses pendidikan,” tukasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, mengatakan seluruh proses pendaftaran dilakukan secara online melalui platform yang telah disiapkan pemerintah kota guna memudahkan akses masyarakat.
“Seluruh proses pendaftaran tahun ini kembali dilakukan secara daring melalui laman spmb.makassarkota.go.id,” ujar Achi, Minggu (7/6).
Ia meminta para orang tua dan wali murid segera memanfaatkan masa pendaftaran akun dengan menyiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan agar tidak mengalami kendala saat proses seleksi berlangsung.
Menurut Achi, pemahaman terhadap tata cara pembuatan akun menjadi hal penting sebelum memasuki tahapan pemilihan sekolah dan jalur penerimaan.
“Sebelum mendaftarkan anak-anak, pelajari dulu cara membuat akun di spmb.makassarkota.go.id,” katanya.
Dinas Pendidikan Kota Makassar berharap tahapan awal SPMB dapat berjalan lancar sehingga seluruh calon peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti proses penerimaan murid baru secara transparan dan akuntabel.
Achi juga mengingatkan orang tua agar memastikan data peserta didik diisi dengan benar dan teliti sejak awal pendaftaran untuk menghindari masalah pada tahapan berikutnya.
“Jika telah memiliki NISN, silakan cek data siswa terlebih dahulu. Jika belum, isi langsung biodata diri Ananda,” tukasnya
