KabarMakassar.com — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menyiapkan skema khusus dalam pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 bagi wilayah kepulauan yang masih menghadapi kendala jaringan internet.
Meski sistem pendaftaran utama dilakukan secara daring, Dinas Pendidikan memastikan mekanisme offline tetap dibuka sebagai solusi agar calon siswa di wilayah terluar tidak kehilangan akses pendidikan.
Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Makassar, Achi Soleman, mengatakan kebijakan tersebut disiapkan untuk mengantisipasi persoalan konektivitas, khususnya di wilayah Kepulauan Sangkarrang yang selama ini kerap menghadapi keterbatasan akses internet.
“Untuk wilayah kepulauan, kami juga berkoordinasi dengan provider agar jaringan bisa lebih optimal. Namun jika kondisi di lapangan memang tidak memungkinkan, maka mekanisme offline tetap kami siapkan sebagai solusi,” ujar Achi, Selasa (19/05).
Menurutnya, penerapan sistem digital tidak boleh mengorbankan hak masyarakat yang tinggal di wilayah dengan infrastruktur terbatas. Karena itu, Disdik Makassar menegaskan fleksibilitas kebijakan tetap dibuka agar seluruh calon peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama dalam proses penerimaan.
Selain menyiapkan opsi pendaftaran offline, sekolah-sekolah juga diminta menjadi pusat layanan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan saat proses pendaftaran. Panitia penerimaan murid baru disiagakan untuk membantu orang tua maupun calon siswa yang terkendala teknis maupun keterbatasan informasi.
“Sekolah tetap menjadi pusat layanan. Jadi masyarakat yang mengalami kesulitan bisa datang langsung dan akan dibantu oleh panitia,” katanya.
Pemkot Makassar juga mengupayakan perbaikan jaringan internet melalui koordinasi dengan penyedia layanan telekomunikasi agar pelaksanaan SPMB tetap dapat berjalan maksimal di wilayah kepulauan.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya Dinas Pendidikan menghadirkan sistem penerimaan yang inklusif, terutama bagi masyarakat di kawasan yang belum sepenuhnya terjangkau layanan digital.
SPMB Makassar 2026 sendiri dijadwalkan mulai dibuka pada 2 Juni mendatang. Pemerintah berharap skema layanan hybrid ini memastikan tidak ada calon siswa yang tertinggal hanya karena hambatan teknis atau keterbatasan infrastruktur digital.
“Kami ingin bahwa semua bisa berjalan baik selama SPMB sehingga para siswa/i bisa menuntaskan dengan baik prosesnya,” tukasnya.
