KabarMakassar.com — Program transportasi laut atau pete-pete laut yang digagas Pemerintah Kota Makassar mendapat dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Namun, peringatan keras juga disampaikan agar kebijakan tersebut tidak justru mematikan mata pencaharian warga pesisir yang selama ini bergantung pada perahu tradisional.
Anggota Komisi A DPRD Makassar, Rahmat Taqwa Quraisy, menegaskan bahwa program tersebut memang telah lama dinantikan masyarakat, khususnya untuk menunjang konektivitas antar pulau.
“Tentunya kita support, karena itu sudah menjadi kebutuhan yang sangat lama diimpikan untuk masyarakat di sana. Tapi kemudian, jangan sampai ini mengganggu mata pencaharian warga di sana,” tegasnya, Rabu (15/04).
Menurutnya, banyak warga yang selama ini menggantungkan hidup dari transportasi laut tradisional seperti perahu dan pajala. Kehadiran kapal pengumpan dikhawatirkan menimbulkan persaingan yang tidak seimbang jika tidak diatur dengan matang.
RTQ menekankan pentingnya langkah antisipatif dari pemerintah agar tidak memicu konflik sosial di kemudian hari. Ia mendorong Pemkot Makassar untuk membuka ruang dialog dengan masyarakat terdampak.
“Harus berkoordinasi, duduk bersama dengan masyarakat yang punya transportasi laut, sehingga tidak menjadi permasalahan ke depan,” ujarnya.
Selain itu, ia juga membuka opsi keterlibatan langsung warga dalam skema transportasi baru tersebut. Mulai dari pengaturan jadwal hingga kemungkinan integrasi armada lokal dalam sistem yang disiapkan pemerintah.
“Intinya bagaimana tidak menghilangkan mata pencaharian mereka. Mungkin dilibatkan, atau ada skema penggantian, itu nanti Pemkot yang komunikasikan dengan warga,” jelasnya.
Di sisi lain, RTQ optimistis program ini telah melalui kajian matang oleh Pemerintah Kota Makassar sebelum diluncurkan. Ia menilai kehadiran kapal pengumpan berpotensi mempermudah akses transportasi bagi masyarakat kepulauan.
“Tentunya Pak Wali sudah mengukur sebelum menjadikan itu program,” katanya.
Meski begitu, DPRD mengingatkan agar program tersebut tidak berhenti pada seremoni peluncuran semata. Keberlanjutan dan dampak nyata bagi masyarakat menjadi kunci utama.
“Kami berharap ini bukan hanya seremonial. Apalagi ada anggaran sekitar Rp3 miliar untuk dermaga dari Dinas Pariwisata, tentu harus menopang aktivitas ini secara berkelanjutan,” tukasnya.
