KabarMakassar.com — Anggota Komisi XI DPR RI, Charles Meikyansyah, menegaskan perlunya pemerataan akses beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) bagi seluruh anak Indonesia, terutama mereka yang tinggal di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Menurut Charles, hingga kini masih banyak putra-putri terbaik dari Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, dan Maluku yang gagal mengakses beasiswa bergengsi tersebut, bukan karena kurangnya kualitas, melainkan akibat keterbatasan fasilitas penunjang.
“Banyak anak-anak di wilayah timur kesulitan bahkan sejak tahap awal, misalnya untuk memenuhi syarat tes bahasa asing seperti IELTS. Fasilitas ini belum merata, sehingga mereka kalah bersaing dengan anak-anak di Jawa, khususnya Jakarta,” ungkapnya.
Charles menilai, kesenjangan tersebut harus segera diatasi dengan kebijakan afirmasi. Tanpa perlakuan khusus, anak-anak dari kawasan 3T akan terus berada pada posisi kalah start, meskipun memiliki potensi akademik yang tinggi.
“Kalau tidak ada afirmasi, maka sistem seleksi ini justru semakin menutup pintu bagi anak-anak dari pelosok. Padahal mereka punya semangat dan kemampuan, hanya saja tidak mendapat kesempatan yang sama,” ujarnya.
Selain soal fasilitas, Charles juga menyoroti kebijakan kenaikan passing grade LPDP dari tahun ke tahun. Menurutnya, langkah tersebut justru memperlebar jarak ketidakadilan.
“Enggak dinaikkan saja anak-anak Indonesia Timur sudah berat bersaing, apalagi kalau ditambah syarat yang makin tinggi. Ini menimbulkan pesimisme, seolah-olah kesempatan itu hanya untuk mereka yang sejak awal memang dipersiapkan,” jelasnya.
Charles mengingatkan, semangat program LPDP seharusnya mendukung visi Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan global bagi seluruh anak bangsa.
“Presiden ingin anak-anak Indonesia bisa sekolah ke luar negeri dan punya daya saing internasional. Itu artinya akses harus dibuka lebar, bukan malah dipersempit dengan syarat yang makin berat,” tegasnya.
Ia menekankan, kualitas anak-anak Indonesia Timur sejatinya tidak kalah dengan wilayah lain. Hanya saja, keterbatasan sarana dan kebijakan seleksi yang tidak adaptif membuat mereka kerap tertinggal.
“Kalau masyarakat diberi kesempatan yang setara, kita akan lihat banyak putra-putri Papua, Maluku, NTT, dan wilayah pelosok lainnya yang bisa bersaing di level dunia. Mereka hanya butuh pintu masuk yang adil,” pungkas Charles.
