KabarMakassar.com — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, memastikan gelombang mutasi pejabat di lingkup Pemerintah Kota Makassar belum akan berhenti.
Setelah menuntaskan pelantikan sembilan pejabat eselon II yang mengisi kekosongan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), kini giliran posisi sekretaris Dinas (Sekdis) hingga camat yang akan digilir.
Mutasi ini dinilai penting lantaran sebagian besar pejabat yang baru dilantik sebelumnya merupakan sekretaris yang selama ini merangkap sebagai pelaksana tugas (Plt). Kondisi tersebut membuat kursi sekretaris di sejumlah dinas kini lowong dan harus segera diisi.
“Karena mereka di level yang sama, maka tarik-tarikannya akan ke sana,” kata Appi usai prosesi pelantikan, Selasa (09/09).
Appi menegaskan pengisian jabatan sekretaris tidak akan dibiarkan berlarut. Seleksi internal akan segera dilakukan untuk menempatkan figur yang dianggap berkompeten dan mampu menopang kinerja dinas.
“Secepatnya, setelah ini. Kita tidak mau lagi kosong. Harus cepat terisi,” ujarnya.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa memilih sosok yang tepat tidak mudah. Jabatan Sekdis dan camat dianggap posisi strategis yang menuntut kolaborasi dan kemampuan manajerial mumpuni. Karena itu, proses seleksi internal akan difokuskan pada penjaringan orang-orang yang dapat saling mendukung.
“Persoalannya mencari orang-orang untuk menduduki posisi ini tidak mudah. Karena harus saling support,” tambahnya.
Appi menekankan bahwa mutasi pejabat di masa pemerintahannya bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham akan bebas dari praktik transaksional. Ia memastikan tidak akan memberi ruang bagi oknum yang mencoba memperjualbelikan jabatan.
“Insyaallah selama saya ada di sini tidak akan ada yang namanya transaksional dalam jabatan. Tidak boleh ada yang bermain-main dalam ploting atau pengisian jabatan di Pemkot Makassar,” tegasnya.
Appi juga mengingatkan agar proses mutasi tidak menjadi pintu masuk bagi komersialisasi jabatan. Ia menilai praktik tersebut merugikan pejabat yang sebenarnya memiliki kompetensi, namun kalah karena faktor finansial.
“Kasihan orang-orang yang tidak mampu melakukan itu padahal dia punya kompetensi yang baik. Makanya saya tegaskan, tidak boleh ada yang namanya jual beli jabatan,” tandasnya.
