KabarMakassar.com — Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan kembali dibuat kecewa setelah rencana Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel batal untuk keempat kalinya.
Rapat yang dijadwalkan digelar pada Selasa (17/06) itu sejatinya akan membahas evaluasi Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026, namun tidak terlaksana akibat ketidakhadiran Kepala Disdik Sulsel Iqbal Nadjamuddin.
Anggota Komisi E DPRD Sulsel, Yeni Rahman, menyampaikan kekecewaannya atas sikap tidak kooperatif Dinas Pendidikan.
Menurutnya, ini sudah kali keempat pihaknya mengagendakan rapat bersama Disdik Sulsel, namun selalu berujung pada pembatalan karena ketidakhadiran dari pihak dinas.
“Yang dipanggil sudah empat kali tidak hadir. Alasannya macam-macam, kadang karena menerima penghargaan, kali ini katanya ikut Latihan Kepemimpinan (Latim) di Jakarta. Tapi tetap saja, ini soal tanggung jawab dan prioritas,” tegas Yeni, melalui saluran telpon, Rabu (18/06).
Ia mengingatkan bahwa pembahasan soal SPMB bukan hal sepele, apalagi masyarakat mulai banyak mengeluh soal sistem penerimaan siswa baru yang dinilai membingungkan dan diskriminatif.
Yeni menyoroti penggunaan Tes Potensi Akademik (TPA) dalam proses seleksi yang belum pernah dikaji secara mendalam oleh DPRD, bahkan banyak keluhan terkait TPA.
“Banyak orang tua kaget, sistem zonasi atau domisili masih dipakai tapi digabung dengan TPA. Ada warga yang rumahnya dekat sekolah, tapi anaknya tidak diterima karena nilai TPA tidak memenuhi. Kalau begitu, buat apa sistem zonasi? Sekalian saja semua lewat tes,” kata Srikandi PKS itu.
Yeni mempertanyakan arah kebijakan pendidikan di Sulsel yang dinilai semakin tidak inklusif. Ia khawatir sistem saat ini hanya mengakomodasi siswa yang cerdas secara akademik dan menyingkirkan mereka yang memiliki potensi di luar nilai angka.
“Negara ini seperti hanya ingin menampung anak-anak pintar saja. Bagaimana dengan anak-anak yang punya kecerdasan lain? Kita tahu bahwa kecerdasan tidak hanya satu jenis. Ada delapan kecerdasan anak menurut pakar, dan itu harus dihargai,” ujarnya.
Menurutnya, anak-anak dengan kemampuan akademik rendah justru seharusnya diberikan fasilitas dan perhatian lebih besar.
Ia mencontohkan pendekatan pendidikan inklusif yang seharusnya memberikan ruang bagi semua anak, bukan malah mendorong mereka keluar dari sistem hanya karena nilai.
“Kalau anak-anak yang pintar, di mana pun dia akan berhasil. Tapi anak-anak yang kesulitan secara akademik, justru mereka yang butuh perhatian. Mereka harusnya diberi tempat terbaik, bukan disingkirkan seperti sekarang,” tutur Yeni.
Ia juga mengkritisi kebijakan jalur afirmasi yang dinilai tidak berjalan efektif karena tetap tunduk pada hasil TPA.
“Saya dengar beberapa siswa yang lolos afirmasi dan domisili tetap gagal karena TPA. Kalau begitu, jalur prestasi dan afirmasi sudah tidak ada bedanya. Terus anak-anak yang bukan akademik, mau dikemanakan?” ucapnya.
Yeni meminta agar Dinas Pendidikan Sulsel bersikap terbuka dan tidak terus-menerus mangkir dari rapat. Ia menekankan bahwa kehadiran fisik atau perwakilan sangat penting untuk memberikan penjelasan langsung, terlebih soal laporan hasil pemeriksaan (LHP) menyangkut pelaksanaan TPA.
“Kalau memang tidak bisa hadir langsung, ya kirim perwakilan yang punya kewenangan. Ini soal kebijakan dan masa depan anak-anak Sulsel. Kalau LHP dibiarkan menggantung sampai enam bulan, itu bahaya. Harus ada kejelasan,” tegasnya.
Ia menambahkan, kehadiran dalam acara seremoni seperti penerimaan penghargaan atau pelatihan memang penting, tetapi seharusnya bisa diimbangi dengan tanggung jawab terhadap tugas mendesak yang berkaitan dengan kebijakan publik.
“Latim itu penting, tapi tujuannya untuk belajar jadi pemimpin bijak. Sekarang waktunya membuat kebijakan, bukan belajar lagi. Jadi jangan sampai latihan jadi alasan untuk menunda keputusan penting. Masyarakat menunggu kepastian,” ungkap Yeni.
Mesi tidak hadir beberapa kali, Yeni mengakui pihaknya tak mau berprasangka buruk atas ketidakhadiran Dinas Pendidikan Sulsel.
“Kita tidak boleh berspekulasi apakah ini bentuk penghindaran atau bukan. Kalau memang ada niat menghindar, itu urusan dia dengan Tuhan. Tugas kami hanya mengingatkan agar Dinas bisa menempatkan skala prioritas secara bijak, memilih mana yang benar-benar penting untuk segera ditindaklanjuti,” tegasnya.
Lebih lanjut, Yeni menegaskan bahwa Komisi E DPRD Sulsel tetap berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat dalam bidang pendidikan.
Ia berharap Disdik Sulsel dapat segera menjadwalkan ulang pertemuan dan hadir untuk memberikan penjelasan resmi.
“Kami hanya ingin memastikan anak-anak di Sulsel mendapatkan pendidikan yang adil dan inklusif. Semua anak, tidak peduli pintar atau tidak, punya hak untuk dibina dan diberikan akses pendidikan yang layak,” pungkasnya.
