KabarMakassar.com – Anggota Komisi A DPRD Makassar, Udin Saputra Malik, menyampaikan kekecewaannya atas ketidakhadiran Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) dalam rapat penting yang dijadwalkan untuk membahas nasib pegawai non ASN di lingkup Pemerintah Kota Makassar.
Rapat tersebut dirancang untuk meminta penjelasan resmi mengenai penataan tenaga honorer, khususnya yang masuk dalam kategori R2, R3, serta mereka yang tidak lolos seleksi PPPK dan CPNS. Menurut Udin, kepastian status bagi ribuan tenaga honorer yang telah lama mengabdi sangat mendesak untuk diberikan.
“Kita ingin mendapatkan kejelasan dari pemerintah kota, terutama terkait masa depan ribuan pegawai non ASN yang hingga kini belum jelas nasibnya. Apakah mereka akan diberi peluang kembali, dialihkan, atau dirumahkan? Ini bukan soal administratif semata, tapi soal kehidupan orang banyak,” ujar Udin kepada wartawan, Rabu (04/06).
Sayangnya, hingga dua jam waktu rapat berjalan, perwakilan BKD dan Ortala tak kunjung hadir. Beberapa anggota dewan pun terpaksa meninggalkan ruang rapat untuk menghadiri agenda lain.
Udin menyayangkan hal tersebut dan menilai sikap kurang responsif dari mitra eksekutif tidak sejalan dengan urgensi persoalan yang dibahas.
“Ini masa-masa krusial. Ketika bicara tentang merumahkan tenaga honorer, kita bicara soal kepastian, keadilan, dan tanggung jawab moral. Jangan sampai mereka yang telah lama mengabdi justru dikesampingkan,” tegasnya.
Ia memastikan bahwa Komisi A akan menjadwalkan ulang pertemuan tersebut, sekaligus berkomitmen untuk terus mengawal isu penataan pegawai non ASN hingga mendapat kejelasan.
Sementara itu, Kepala BKPSDMD Kota Makassar, Akhmad Namsum, menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadirannya. Ia mengaku terpaksa menerima kunjungan dari pihak Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan beberapa tamu dari luar daerah yang juga dianggap penting.
“Saya tadi sebenarnya sudah mau ke DPRD, tapi ada kunjungan dari pihak LAN dan beberapa dari luar. Saya terima dulu karena itu juga penting,” jelasnya.
Meski demikian, Akhmad menegaskan bahwa ketidakhadirannya bukan berarti melupakan persoalan nasib pegawai non ASN. Ia menyebut pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan telah menyiapkan sejumlah skema, termasuk melalui mekanisme Pengadaan Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).
“Insyaallah kita tidak lepas tangan soal nasib non-ASN, jadi pegawai non-ASN juga harus menyiapkan apa yang menjadi persyaratan yang ada,” pungkasnya.
