KabarMakassar.com — Persoalan kepesertaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) kembali mencuat di tengah masyarakat.Warga Curhat Tak Punya KIS, DPRD Kota Makassar Minta Dinsos Gerak Cepat
Anggota DPRD Kota Makassar, Andi Odhika Cakra Satriawan, mengatakan banyak warga mengaku belum terdaftar atau kartu mereka tidak aktif, sehingga kesulitan mengakses layanan kesehatan gratis di Kota Makassar.
Ia menilai masalah ini harus segera ditangani serius oleh pemerintah, khususnya Dinas Sosial sebagai leading sector pendataan dan verifikasi penerima manfaat.
“Itu lagi yang sering jadi keluhan, tidak ada KIS-nya, mereka minta diaktivasi,” ujar Odhika, Jumat (13/02).
Legislator Fraksi NasDem itu menegaskan, layanan kesehatan gratis merupakan hak dasar warga kurang mampu. Karena itu, ia meminta percepatan proses aktivasi sekaligus pembaruan data penerima agar tidak lagi terjadi warga layak tapi tidak tercover.
“Memang betul yang disampaikan warga, KIS itu perlu diaktivasi untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis. Termasuk pendataan ulang bansos, ini semua leading sectornya Dinas Sosial,” tegasnya.
Selain KIS, ia juga menyoroti penyaluran bantuan sosial yang dinilai belum merata. Menurutnya, masih ditemukan warga yang berhak namun tidak masuk daftar penerima.
“Bansos ini juga jadi masalah utama yang sering saya dapat. Kasihan juga warga yang benar-benar butuh tapi tidak dapat,” katanya.
Tak hanya sektor kesehatan dan perlindungan sosial, Odhika turut menerima keluhan lain seperti drainase, air bersih, hingga beasiswa pendidikan. Untuk infrastruktur, ia memastikan akan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum.
“Kalau masalah drainase dan gorong-gorong itu kita akan sampaikan ke Dinas PU karena ini tiap tahun jadi masalah,” ujarnya.
Sementara untuk kebutuhan air bersih, ia meminta percepatan layanan dari PDAM agar wilayah yang belum teraliri pipa segera ditangani.
“Ini langsung bisa ditindaki. Kita minta PDAM Makassar menyiapkan air bersihnya kalau memang belum ada pipa yang mengalir,” jelasnya.
Adapun terkait beasiswa, ia mengaku akan berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan untuk memastikan kuota dan peluang bantuan bagi siswa kurang mampu.
“Saya sudah jelaskan mekanismenya ke warga. Selanjutnya saya akan sampaikan ke Dinas Pendidikan kalau masih banyak yang membutuhkan beasiswa,” tutupnya.
