KabarMakassar.com — Investasi merupakan hal yang amat penting karena dapat meningkatkan perekonomian, dan menyejahterakan masyarakat.
Oleh sebab itu, Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof Fadjry Djufry mendorong percepatan layanan perizinan untuk kemudahan investasi.
Hal tersebut diungkapkan kala kunjungan kerja di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulsel, Jalan Bougenville, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.
“Tadi kita sudah melihat proses perizinan, sudah bagus sesuai harapan kita. Namun memang ada beberapa lagi yang perlu dibenahi,” ujarnya pada Kamis (30/01).
Dia menyampaikan, Presiden dan Mendagri memberi arahan agar proses perizinan harus bisa dilakukan lebih cepat.
“Kita ingin yang mana bisa diidentifikasi untuk dipercepat proses pelayanannya. Kita minta dukungan semua,” tuturnya.
Prof Fadjry turut mendorong agar pelayanan yang dihadirkan bisa berkolaborasi dengan kementerian atau lembaga dan pemerintah kabupaten kota.
“Tahun ini, Bapak Presiden konsen untuk investasi. Kita juga sudah buat Satgas Percepatan Investasi dan Perizinan. Kita harap layanan perizinan bisa dipercepat,” tuturnya.
Kepala Dinas PMPTSP Sulsel, Asrul Sani mendampingi Pj Gubernur Sulsel, Prof Fadjry dalam meninjau layanan pada Mall Pelayanan Publik yang berada di gedung Kantor DMPTSP Sulsel.
Sebagai informasi, MPP Sulsel terintegrasi dengan 15 instansi vertikal. Diantaranya adalah, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian ATR/BPN, Balai POM, Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral, Logam dan Maritim (BBSP JIHMM) wilayah Sulsel.
Selanjutnya ada, Kementerian Agama, Bapenda (Samsat), Bank BPD Sulselbar, Bea Cukai, Balai Karantina Ikan (BKI), Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Makassar (BPSPL), Balai Karantina Pertanian, Balai Besar Sungai Pompengan Jeneberang (BBWS), dan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) .
Diketahui, terdapat 20 jenis layanan, yaitu sektor penanaman modal, sumberdaya air cipta karya dan tata ruang, lingkungan hidup, kesehatan, tenaga kerja, pendidikan, koperasi dan UMKM, sosial, kelautan dan perikanan, perhubungan, peternakan dan kesehatan hewan, energi dan sumberdaya mineral, kehutanan, perdagangan.
Serta adapula perindustrian, perkebunan, kesatuan bangsa dan politik, penelitian dan pengembangan, pariwisata, serta sektor pertanian, tanaman pangan dan hortikultura.
