KabarMakassar.com — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Teguh Iswara Suardi, menilai upaya menekan emisi karbon di Sulawesi Selatan harus dimulai dari pembangunan sistem transportasi yang saling terhubung antarmoda.
Menurutnya, integrasi tersebut menjadi fondasi utama mewujudkan transportasi rendah karbon dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi.
Teguh mengatakan pembangunan infrastruktur tidak boleh dilakukan secara terpisah-pisah, melainkan harus menghubungkan pelabuhan, bandara, kereta api hingga jalur pedestrian dalam satu sistem yang terintegrasi.
“Membangun infrastruktur transportasi rendah karbon tidak bisa dilakukan secara parsial. Seluruh moda yang ada di Sulawesi Selatan, mulai dari pelabuhan, bandara, kereta api, hingga jalur pedestrian, harus saling terhubung tanpa sekat,” ujar Teguh dalam keterangannya, Selasa (09/06).
Ia menilai Sulawesi Selatan sebenarnya telah memiliki modal dasar berupa pelabuhan, bandara dan jaringan kereta api. Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh moda tersebut terkoneksi sehingga mobilitas masyarakat menjadi lebih mudah dan efisien.
Teguh juga menyoroti potensi besar jalur Kereta Api Makassar–Parepare yang dinilai tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi, tetapi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi baru di kawasan sekitar stasiun apabila didukung kebijakan pemerintah daerah.
Menurutnya, pemerintah perlu menghadirkan transportasi pengumpan (feeder), pusat informasi pariwisata, fasilitas komersial hingga ruang publik agar konektivitas antarmoda benar-benar berjalan optimal.
“Transportasi publik yang terintegrasi akan menciptakan budaya mobilitas baru yang lebih efisien, meningkatkan aksesibilitas, sekaligus menekan emisi karbon secara signifikan,” katanya.
Selain itu, Teguh mendorong penerapan konsep Transit Oriented Development (TOD) dalam pembangunan perkotaan. Model tersebut mengintegrasikan kawasan hunian, ruang terbuka hijau, fasilitas publik dan pusat ekonomi dengan jaringan transportasi massal sehingga masyarakat lebih terdorong berjalan kaki, bersepeda atau menggunakan angkutan umum.
“Pembangunan kota harus dirancang lebih kompak dan efisien. TOD bukan hanya solusi transportasi, tetapi juga solusi perumahan, lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan, dukungan regulasi dan kolaborasi lintas sektor juga menjadi faktor penting agar kebijakan transportasi ramah lingkungan dapat diterapkan secara berkelanjutan di Sulawesi Selatan.
