KabarMakassar.com – Sejumlah pengemudi armada kebersihan di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, menyampaikan apresiasi terhadap mekanisme penyaluran kupon bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini diterapkan oleh pihak Kecamatan.
Mereka memastikan kupon diterima sesuai alokasi dan tidak pernah mengalami pengurangan sebagaimana isu yang sempat beredar.
Pengemudi motor sampah (Viar), Soeharsono, mengatakan selama lima tahun bertugas di Kecamatan Tamalate dirinya selalu menerima kupon BBM sesuai ketentuan. Ia mengaku tidak pernah menemukan adanya pemotongan kupon maupun kendala dalam proses pendistribusian.
“Selama saya bertugas di sini tidak pernah ada pemotongan. Setiap bulan saya menerima kupon BBM sesuai jatah, sebanyak 15 lembar, dan tidak pernah dikurangi. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar,” ujar Soeharsono, Senin (3/8).
Hal senada disampaikan sopir truk pengangkut sampah, Burhan Daeng Sitaba. Pria yang telah mengabdi sejak 2007 itu menegaskan distribusi kupon BBM selama ini berjalan sesuai jumlah hari operasional armada.
“Kalau dalam sebulan ada 30 hari operasional, kami menerima 30 lembar kupon. Satu kupon berlaku untuk 14 liter BBM. Selama saya bekerja tidak pernah ada pengurangan dari jatah yang seharusnya kami terima,” katanya.
Burhan menilai informasi mengenai dugaan pemotongan kupon BBM tidak sesuai dengan kondisi yang dialami para pengemudi di lapangan.
“Selama saya bekerja, tidak pernah ada masalah terkait pembagian kupon BBM. Semua diterima sesuai hak kami,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan Kecamatan Tamalate, Samsuddin Tjalo, menjelaskan bahwa distribusi BBM dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku dan seluruh prosesnya terdokumentasi.
Ia menegaskan tidak pernah ada kebijakan pemotongan kupon BBM. Menurutnya, mekanisme yang diterapkan hanya berupa pengalihan alokasi BBM apabila terdapat armada yang tidak beroperasi akibat kerusakan, sehingga pelayanan pengangkutan sampah kepada masyarakat tetap berjalan.
“Di Kecamatan Tamalate tidak pernah ada pemotongan BBM. Yang ada hanya pengalihan BBM ketika ada kendaraan yang rusak. BBM armada yang tidak beroperasi dialihkan ke kendaraan lain yang sedang bertugas agar pelayanan persampahan tetap berjalan,” jelas Samsuddin.
Ia menambahkan, pengalihan tersebut juga digunakan untuk mendukung operasional lima unit armada yang baru dialihkan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar dan masih menunggu penyediaan anggaran BBM.
Samsuddin memastikan penyaluran kupon dilakukan secara terbuka. Setiap penerima wajib menandatangani daftar penerimaan dan proses penyerahan turut didokumentasikan sebagai bagian dari administrasi dan bahan pemeriksaan.
“Semua penerima menandatangani daftar penerimaan, kemudian ada dokumentasi foto saat penyerahan kupon BBM. Seluruh dokumen itu menjadi bagian dari administrasi yang diperiksa setiap tahun,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa pembagian BBM dilakukan dalam bentuk kupon setiap bulan sesuai arahan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Kupon tersebut disalurkan langsung oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) agar pengelolaan anggaran tetap akuntabel,” tukasnya.
