KabarMakassar.com — Sembilan daerah di Sulawesi Selatan berpeluang lolos dalam seleksi pembangunan sekolah rakyat permanen tahap kedua.
Diketahui, pemerintah pusat menargetkan pembangunan 100 sekolah rakyat terpadu setiap tahun dari 550 kabupaten/kota se-Indonesia.
Namun, tak semua daerah mampu merespons dengan kesiapan optimal. Karena itu, hanya yang dinilai cepat, tepat, dan lengkap yang akan mendapatkan jatah pembangunan.
“Artinya siapa yang cepat, siapa yang tepat, siapa yang benar, dia yang diperlukan. Seperti itu sekarang ini,” ungkap Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulsel, Abdul Malik Faisal, Senin (07/07).
Menyadari ketatnya seleksi ini, Dinas Sosial Sulsel mengambil inisiatif dengan mendampingi langsung sejumlah pemerintah daerah dalam proses pengusulan lahan.
Bahkan, Malik sendiri mengaku turut serta dalam membawa para wakil bupati dari daerah ke Jakarta untuk bertemu langsung dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial.
“Dari hasil koordinasi dan saya sendiri mendampingi beberapa wakil bupati ketemu Pak Sekjen Kemensos langsung mengantar ke Jakarta, itu ada sembilan (daerah) saya optimis bisa masuk,” ucap Malik.
Kesembilan daerah yang masuk daftar potensial lolos tahap kedua adalah Soppeng, Luwu Utara, Barru, Luwu Timur, Selayar, Pangkep, Sinjai, Luwu, dan Bulukumba.
“Sembilan ini mudah-mudahan bisa masuk tahap kedua,” sambungnya.
Jika berhasil, kata Malik, sembilan kabupaten ini akan mendapatkan sekolah rakyat terpadu yang dilengkapi fasilitas SD, SMP, dan SMA dalam satu kompleks.
Sekolah ini juga menyediakan asrama bagi siswa laki-laki dan perempuan serta sarana olahraga, termasuk lapangan sepak bola.
Setiap unit sekolah rakyat diperkirakan akan menghabiskan anggaran sekitar Rp200 miliar, seluruhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tidak ada beban APBD dalam proses pembangunan infrastruktur ini.
“Anggarannya satu sekolah itu Rp200 miliar semua bersumber dari APBN tidak ada APBD,” pungkas Malik.
