KabarMakasar.com — Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu pada Semester I Tahun Anggaran 2026 mencapai 48,49 persen.
Capaian tersebut menempatkan Luwu sebagai daerah dengan realisasi APBD tertinggi ketiga di Sulawesi Selatan, berdasarkan data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri.
Luwu berada di bawah Kabupaten Sinjai yang mencatat realisasi 50,97 persen dan Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 49,16 persen.
Persentase realisasi APBD Luwu tersebut juga berada di atas rata-rata nasional yang tercatat 36,15 persen.
Data itu sebelumnya dipaparkan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni dalam kegiatan sosialisasi di Makassar, bebrapa waktu lalu.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Luwu, Alamsyah mengatakan, capaian tersebut tidak terlepas dari koordinasi dan komitmen perangkat daerah dalam menjalankan program yang telah direncanakan.
“Keberhasilan ini menunjukkan bahwa perencanaan program yang disusun mampu diimplementasikan dengan baik. Konsistensi pelaksanaan di setiap perangkat daerah menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan realisasi APBD,” jelas Alamsyah dalam keterangan, Senin (3/8)
Menurutnya, sejumlah program prioritas yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat turut mendorong realisasi belanja daerah.
Salah satunya yakni dukungan terhadap pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) melalui pembayaran premi BPJS Kesehatan. Belanja operasional dan belanja pegawai juga disebut berjalan sesuai jadwal.
Bupati Luwu, Patahudding mengapresiasi kinerja jajaran Pemerintah Kabupaten Luwu yang telah mendorong realisasi APBD hingga hampir separuh pagu pada semester pertama tahun anggaran 2026.
“Alhamdulillah, capaian ini patut kita syukuri. Ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam memastikan setiap program dapat berjalan tepat waktu dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Patahudding menilai realisasi anggaran tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi pengelolaan keuangan daerah. Percepatan belanja juga dinilai berpengaruh terhadap aktivitas pembangunan, pelayanan publik, dan pergerakan ekonomi daerah.
“Semakin cepat anggaran direalisasikan secara tepat sasaran, maka manfaatnya akan semakin cepat dirasakan masyarakat. Pembangunan berjalan, pelayanan meningkat, dan roda perekonomian daerah ikut bergerak,” katanya.
Meski telah masuk tiga besar di tingkat Sulawesi Selatan, Patahudding meminta seluruh perangkat daerah tidak menjadikan capaian semester pertama sebagai alasan untuk mengendurkan kinerja.
Ia mendorong agar pelaksanaan program dan penyerapan anggaran tetap dikawal hingga akhir tahun sehingga target pembangunan 2026 dapat tercapai.
“Capaian ini harus menjadi penyemangat untuk terus bekerja lebih baik. Saya berharap seluruh perangkat daerah mempertahankan komitmen dalam melaksanakan program secara efektif, efisien, dan akuntabel sehingga seluruh target pembangunan tahun 2026 dapat tercapai,” pungkasnya.
