KabarMakassar.com — Ratusan petugas taman yang tergabung dalam Brigade Taman melakukan aksi unjuk rasa di halaman Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Selasa (17/05).
Aksi unjuk rasa tersebut memprotes Pemerintah Kota (Pemkot) dan DPRD Kota Makassar untuk memberikan kejelasan terkait pembayaran gaji mereka.
Koordinator Brigade Taman, Ruri Mustikawati menjelaskan para petugas taman telah dirumahkan sejak bulan Desember 2021 lalu.
Ia menyebut Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar merumahkan para petugas dengan alasan tidak adanya anggaran.
"Dari bulan Desember lalu kita dirumahkan, kata pemerintah dipihakketigakan, tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan. Tidak tahu juga apakah pihak ketiga itu ada atau tidak, karena taman masih kotor. Teman-teman yang biasa bersihkan secara sukarela," ungkapnya, Selasa (17/5).
Kendati begitu, hal tersebut dinilai mencurigakan sebab iuran BPJS para petugas masih dibayarkan oleh DLH hingga bulan Maret lalu.
"Dari mana lagi uang BPJS itu kalau bukan dari gaji kami? Terus saat kami ke DLH tanyakan itu malah katanya ada misskomunikasi. Nah baru pada saat itu, DLH menarik kembali uangnya dari BPJS, kenapa baru ditarik saat kami datang protes," sambungnya.
Pihaknya juga menyebut para petugas taman dialihkan untuk mengikuti seleksi Laskar Pelangi.
Meski begitu sejumlah petugas yang lulus hingga saat ini belum mendapatkan kejelasan terkait hal tersebut.
"Intinya kau rumahkan kami, ya bayar gaji kami. Apalagi bahasanya hanya dirumahnkan, lalu tidak ada kejelasan. Alasan mati itu tidak ada anggaran, kami disini dari 2016," pungkasnya
Sementara itu, Ketua Komisi C Bidang Keuangan, Sangkala Saddikio menyebut aduan yang disampaikan para petugas taman bakal ditindaklanjuti pasca surat aduan dimasukkan ke DPRD Kota Makassar.
Menurutnya, perlu ada surat aduan untuk memanggil pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan tersebut mengingat tidak hanya Komisi C Bidang Keuangan yang menangani hal tersebut tapi juga Komisi D Bidang Kesejahteraan Masyarakat.
"Saya belum bisa menyikapi lebih lanjut kecuali ada disposisi perintah dari ketua DPR, nanti surat ibu kami jawab panggil siapa saja yang terkait apakah komisi c atau komisi d atau keduanya," ungkapnya.
Ia melanjutkan, perlu adanya surat aduan untuk disposisi oleh ketua DPRD Kota Makassar yang selanjutnya bakal ditindaklanjuti dengan memanggil seluruh pihak yang bersangkutan seperti DLH, maupun Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar.
"Saya menyarankan melalui persuratan secara tertibnya karena dengan dasar surat itu kami nanti memanggil pihak terkait," sambungnya.
Meski begitu, Ruri menegaskan pihaknya bakal langsung memasukkan untuk ditindaklanjuti secepatnya.
"inshaAllah besok secepatnya kami langsung masukkan surat," pungkasnya.
