KabarMakassar.com — Sinkronisasi program antara pemerintah kabupaten dan provinsi menjadi perhatian dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2027.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan (Sulsel) menilai, tanpa keselarasan arah kebijakan, perencanaan pembangunan berisiko tidak efektif dan jauh dari kebutuhan masyarakat.
Anggota DPRD Sulsel, Nur Hasbiah Main, yang hadir mewakili lembaga legislatif provinsi, menegaskan pentingnya memastikan setiap program yang dirancang tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terintegrasi lintas level pemerintahan.
“Kehadiran kami untuk memastikan perencanaan pembangunan daerah berjalan selaras dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata,” ujarnya dalam keterangan yang diterima KabarMakassar, Rabu (01/04).
Menurutnya, Musrenbang bukan sekadar agenda formal tahunan, tetapi menjadi ruang strategis untuk menguji arah kebijakan pembangunan agar benar-benar berbasis kebutuhan riil di lapangan.
Ia menekankan, koordinasi yang kuat antara pemerintah kabupaten dan provinsi harus menjadi fondasi utama agar program tidak berhenti pada dokumen perencanaan semata.
“Program yang disusun harus bisa dieksekusi dengan baik, bukan hanya menjadi dokumen. Kuncinya ada pada sinergi dan komitmen bersama,” tegas Srikandi PKS itu.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa perencanaan yang tidak terintegrasi berpotensi menimbulkan tumpang tindih program hingga pemborosan anggaran. Karena itu, penguatan fungsi pengawasan DPRD juga diarahkan untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai tujuan.
Melalui Musrenbang RKPD 2027 ini, DPRD Sulsel berharap arah pembangunan Kabupaten Barru dapat lebih terukur, terintegrasi, dan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
