kabarbursa.com
kabarbursa.com
News  

Menham Tegaskan Program Gubernur Jabar Bukan Pendidikan Militir Melainkan Pembinaan Moral

Menham Tegaskan Program Gubernur Jabar Bukan Pendidikan Militir Melainkan Pembinaan Moral
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai saat berkunjung di Kanwil Kemenkumham Sulsel (Dok:Ist)

KabarMakassar.com — Menteri Hak Asasi Manusia (Menham), Natalius Pigai mengaku mendukung langkah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi terkait program siswa yang di masukkan ke dalam barak militer.

Hal itu diungkapkan Menham saat mengunjungi kantor wilayah Kemenkumham Sulweasi Selatan, pada Senin (12/05) kemarin. Natalius menegaskan bahwa program tersebut untuk memberikan pembinaan bukan pendidikan militer.

“Bukan pendidikan militer, siswa didik di barak militer, itu dalam rangka disiplin, mental, tanggungjawab dan moral,” kata Natalius kepada wartawan.

Natalius mengatakan bahwa program tersebut untuk meningkatkan kompetensi para siswa, sehingga menurutnya sangat bagus dan tidak melanggar HAM.

“Mana pendidikan melanggar HAM, kecuali pendidikan yang dilakukan dengan fisik, itu tidak boleh, saya sudah kroscek bersama Gubernur Jawa Barat, saya tanya ada fisiknya, ga? katanya tidak ada,” ungkapnya.

“Saya sudah cek, dan ini lebih pada peningkatan pengetahuan, keterampilan dan produktivitasnya. Kan gurunya yang mengajarkan sendiri,” tambahnya.

Natalius juga menyinggung pernyataan Komnas HAM yang menyebut program siswa masuk barak melanggar HAM bahwa komisioner Komnas HAM yang membaca kembali tentang juvenile justice system atau sistem peradilan anak.

“Komnas HAM tidak mengerti instrumen HAM, saya bisa bilang, mereka mengerti deklarasi Beijing atau deklarasi Riyadh tentang juvenile justice system ini, tentang peradilan anak,” jelasnya.

Menurutnya program siswa masuk barak itu bukan tentang peradilan anak tapi lebih kepada pendidikan anak. Pendidikan merupakan hak dasar setiap orang.

“Ini bukan peradilan anak, tapi ini pendidikan anak. Seluruh orang mau pendidikan. Pendidikan itu hak dasar manusia,” katanya.

Ia mencontohkan negara Korea Selatan salah satu negara di Asia yang penerapan HAM lebih baik. Sehingga, kata dia banyak aktivis HAM dan komisioner Komnas HAM di Indonesia belajar ke Korea Selatan.

“Pendidikan disiplin juga, sama kok polanya. (HAM di Korea Selatan) lebih bagus dari pada Indonesia. Kita banyak belajar di Korea dari sisi hak asasi manusianya. Disana diajarkan tentang pendidikan disiplinnya dan pendidikan karakternya, tanggung jawabnya dan produktivitasnya serta kompetensinya,” pungkasnya.

error: Content is protected !!