KabarMakassar.com — Transisi energi yang digadang-gadang sebagai jalan menuju masa depan berkelanjutan rupanya menyimpan paradoks.
Dalam diskusi berjudul Melawan Greenwashing: Membongkar Kapitalisme Hijau, Amel, campaigner dari Trend Asia, menegaskan bahwa praktik energi terbarukan di Indonesia masih sarat kepentingan bisnis dan berpotensi memperluas deforestasi.
“Sekarang semua negara didorong mengurangi emisi. Salah satunya di sektor energi, dari fosil ke energi terbarukan. Indonesia punya potensi bioenergi sangat besar, sekitar 57 gigawatt. Itu jadi alasan kuat pemerintah mendorong bioenergi,” kata Amel, Sabtu (13/09)
Bioenergi yang dimaksud berasal dari material organik seperti kayu, sawit, singkong, tebu, hingga jagung. Namun, Amel mengingatkan bahwa pemanfaatan biomassa justru membuka ruang baru untuk eksploitasi lahan.
Ia mencontohkan praktik pencampuran batu bara dengan kayu di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
“Di Jawa saja ada 16 PLTU yang ngoplos batu bara dengan kayu, di Papua ada 3 lokasi, salah satunya di Jayapura. Di Sulawesi ada 6. Total ada sekitar 50 PLTU di seluruh Indonesia yang menggunakan campuran kayu. Untuk memenuhi kebutuhan itu, dibutuhkan lahan setara 35 kali luas Jakarta,” jelasnya.
Menurut Amel, industri biomassa kerap dikemas sebagai solusi energi bersih, padahal emisi dari pembakaran kayu tidak pernah diperhitungkan secara utuh.
“Kelihatannya emisi berkurang karena 10 persen sudah nggak pakai batu bara. Tapi emisi kayu tidak dihitung, padahal dampaknya sama besar. Justru sektor kehutanan yang menanggung beban karena terjadi deforestasi besar-besaran,” ujarnya.
Lebih jauh, Amel mengungkap bahwa sejumlah perusahaan yang kini beralih ke bisnis biomassa sebelumnya merupakan pemain besar di batu bara.
“Mereka bilang ingin cuci dosa dengan masuk ke energi bersih. Tapi sebenarnya ini hanya perluasan penguasaan lahan. Contohnya Korindo Group di Kalimantan Tengah yang menimbulkan deforestasi dari izin HPH hingga perhutanan sosial,” tegasnya.
Praktik serupa juga terjadi di Pulau Siberut, Kepulauan Mentawai. Pada 2020, sebuah PLTBM berkapasitas 10 megawatt dibangun dengan dukungan hibah luar negeri. Proyek ini membutuhkan lahan sekitar 20 ribu hektar dan memicu deforestasi.
“Pulau kecil seperti Siberut sangat rentan. Kehilangan hutan bukan cuma bikin bencana makin sering, tapi juga merusak kehidupan masyarakat adat. Mereka kehilangan sumber pangan, obat-obatan, sekaligus budaya yang selama ini lekat dengan hutan,” jelas Amel.
