KabarMakassar.com — Maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kepala daerah sepanjang 2026 menjadi perhatian berbagai kalangan, termasuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Ketua DPD PKS Kota Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso, menegaskan pentingnya menjaga integritas sebagai benteng utama mencegah praktik korupsi.
Pernyataan itu disampaikan menyusul OTT KPK di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang menjerat Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini (LAZ), dalam dugaan suap atau fee proyek pengadaan.
Operasi tersebut menambah daftar kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi sepanjang tahun ini menjadi 12 orang.
Andi Hadi menyebut persoalan tersebut harus menjadi perhatian nasional karena menunjukkan masih besarnya tantangan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Ini isu nasional yang perlu saya sampaikan. Berdasarkan data KPK selama 2026, ada kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka. Ini harus menjadi pelajaran bagi semua pihak,” ujarnya.
Menurutnya, setiap partai politik memiliki tanggung jawab untuk membangun budaya antikorupsi sejak dini kepada seluruh kader yang menduduki jabatan publik.
Ia mengungkapkan, DPP PKS secara konsisten mengingatkan seluruh kepala daerah, anggota legislatif, maupun kader partai agar bekerja disiplin dan mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami di PKS selalu diingatkan oleh DPP agar seluruh kepala daerah dan anggota dewan dari PKS bekerja secara disiplin sesuai regulasi yang ada. Korupsi terjadi ketika nilai integritas mulai terkikis,” kata Andi Hadi.
Ia menilai pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penindakan hukum, tetapi juga harus dibarengi dengan penguatan integritas para penyelenggara negara.
“Yang harus diperbaiki adalah integritas. Korupsi itu mematikan mata rantai kehidupan banyak orang karena dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Selain mengingatkan para kader partainya, Andi Hadi juga meminta aparat penegak hukum tetap menjaga profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi.
“Kami mendorong aparat penegak hukum bekerja secara profesional dan menunjukkan integritas. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan karena penegak hukumnya justru melakukan hal yang sama,” ujarnya.
Ia menambahkan, upaya membangun pemerintahan yang bersih membutuhkan komitmen bersama seluruh elemen bangsa, mulai dari penyelenggara negara, partai politik, aparat penegak hukum hingga masyarakat.
“Mari kita bersama-sama mendukung terwujudnya pemerintahan yang berintegritas. Kalau bukan sekarang, kapan lagi?” tukasnya.
