KabarMakassar.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu mulai mendorong pengelolaan sampah berbasis rumah tangga serta program penghijauan sebagai bagian dari upaya pengendalian lingkungan dan pencegahan bencana longsor.
Upaya tersebut dilakukan seiring pendampingan dari Kementerian Lingkungan Hidup terhadap sejumlah daerah di Sulawesi Selatan, termasuk Kabupaten Luwu, dalam pengendalian perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan.
Direktur Mobilisasi Sumber Daya Pengendalian Perubahan Iklim KLH, Irawan Asa’ad, mengatakan salah satu fokus utama pendampingan adalah penanganan sampah dari sumbernya, khususnya di tingkat rumah tangga.
“Terkait pengelolaan sampah, kami mendorong penanganan dari hulunya, mulai dari pemilahan sampah di rumah tangga, penerapan konsep 3R, serta penguatan bank sampah di masyarakat,” jelas Irawan, Selasa (07/04).
Selain pengelolaan sampah, pemerintah daerah juga menjalankan program penghijauan di sejumlah wilayah rawan longsor dan sepanjang ruas jalan. Program ini difokuskan pada penanaman tanaman produktif yang dinilai memiliki nilai manfaat ekonomi sekaligus fungsi ekologis.
Bupati Luwu, Patahudding, mengatakan pemerintah daerah memilih tanaman buah sebagai bagian dari strategi penghijauan agar masyarakat terlibat langsung dalam menjaga lingkungan.
“Kami sengaja memilih tanaman buah agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya sekaligus mendorong kesadaran menjaga lingkungan. Termasuk penanaman durian di kebun cengkeh untuk membantu mengikat tanah,” ujar Patahudding.
Penanaman pohon durian di sela kebun cengkeh menjadi salah satu langkah yang direncanakan untuk memperkuat struktur tanah di wilayah rawan longsor. Langkah ini diambil karena tanaman cengkeh dinilai memiliki sistem perakaran yang kurang kuat dalam menahan pergerakan tanah.
Pendampingan KLH terhadap Kabupaten Luwu merupakan bagian dari program penguatan lingkungan di 12 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
Salah satu program yang didorong dalam pendampingan tersebut adalah implementasi Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah), yang menjadi inisiatif Presiden Prabowo Subianto pada awal 2026.
Melalui program tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu membangun sistem pengelolaan lingkungan yang terintegrasi, mulai dari pengurangan sampah di sumber hingga penguatan peran masyarakat dalam pengelolaan bank sampah.
