KabarMakassar.com — Komisi Pemilihan Umum di Sulawesi Selatan masuk tiga besar tercepat tingkat nasional atau se-Indonesia menyusul rampungnya proses pencocokan dan penelitian (coklit) untuk Pilkada serentak 2024 di 24 kabupaten/kota.
Dimana KPU butuh waktu 19 hari untuk merampungkan proses tersebut yang dimulai pada 25 Juni lalu. Namun, hasil coklit tersebut akan dicek kembali untuk menentukan jumlah pemilih di Sulawesi Selatan.
Demikian diungkap Anggota KPU Sulsel Romy Harminto kepada awak media, Senin (15/7). Ia mengatakan bahwa proses coklit telah rampung pada Sabtu 13 Juli sekitar pukul 21.00 Wita.
Tahapan ini terbilang cepat, padahal petugas pemutakhiran data pemilih atau pantarlih diberikan waktu untuk coklit sampai 24 Juli. Total jumlah pemilih yang telah dicoklit oleh Pantarlih sebanyak 6.697.953 jiwa.
Dari data itu akan dibagi ke 14.342 TPS di 24 Kabupaten/kota se-Sulsel. Data itu, berdasarkan data daftar penduduk potensial pemilih pemilihan atau DP4 untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 27 November 2024 mendatang. Dengan waktu begitu cepat kata Romy, KPU Sulsel, masuk pada pada deretan tiga besar nasional pencoklitan tercepat.
“Alhamdulillah, KPU Sulsel masuk tiga besar proses coklit nasional. Artinya KPU Sulsel dari skala nasional peringkat tiga tercepat,”ucap Romy.
Setelah coklit selesai, tahapan selanjutnya adalah penyusunan daftar pemilih berdasarkan hasil pemutakhiran oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS). Daftar pemilih ini kemudian akan diserahkan ke KPU dan diunggah ke dalam aplikasi sistem data pemilih atau Sidalih.
“Jadi hasil coklit akan kam cek kembali kemudian kami juga menindak lanjuti saran dan imbauan perbaikan dari Bawaslu,”kata mantan anggota KPU Makassar itu.
Tak hanya itu, upaya lain yang akan dilakukan adalah KPU menentukan titik koordinat TPS sementara dan menyusun daftar pemilih sementara untuk selanjutnya ditetapkan sebagai daftar pemilih sementara (DPS).
“Bagi masyarakat yang belum terdaftar untuk melapor ke petugas di tingkat kelurahan, kecamatan, dan di 24 KPU daerah se-Sulsel,” imbuh Romy.
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum di 24 kabupaten/kota, Sulawesi Selatan tengah merampungkan pencocokan dan penelitian atau Coklit jelang Pilkada serentak 2024 yang dihelat 27 Nopember mendatang.
Untuk KPU Makassar sendiri Coklit dilakukan 15 kecamatan dimana melibatkan sedikitnya 3.735 orang Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar.
Dimana Pantarlih melaksanakan tugas pencocokan dan penelitian (coklit) jelang kontestasi pemilihan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar maupun Pilgub Sulsel 2024.
Memasuki di pertengah tahapan Coklit, KPU Makassar optimisme merampung hingga memasuki 100 persen. Hal itu dikatakan Anggota KPU Makadsar Sriwahyuningsih saat dikonfirmasi KabarMakassar.com, Rabu (10/7).
“Alhamdulillah 100% Coklit itu sesuai dengan data yg ada dlm ADP (form A daftar pemilih). Hanya saja ada situasi yg dihadapi pantarlih ketika datang ke rumah warga.
Ada warga yang tidak ketemu karena sedang tidak di rumah mungkin sedang bekerja atau urusan lain. Karena itu pantarlih mengisi ADPnya krn sdh didatangi,”ujar Sriwahyuningsih.
Masih kata dia, bahwa bagi pemilih yang belum bisa ditemui pada kunjungan pertama maka didatangi kembali oleh pantarlih atau setelah janjian dengan pemilih yang akan didata.
“Kalau ada teman-teman media yang belum sempat ditemui pantarlih, kita info mi nanti kami minta pantarlih kembali ke rumah ta,”katanya.
“Dalam dua minggu ini pantarlih akan menyelesaikan tugasnya dengan mengecek kembali hasil kerjanya mana tau masih ada pemilih yang belum sempat ketemu karena alasan-alasan seperti itu,”jelasnya.
Lebih jauh dijelaskan Sriwahyuningsih, bahwa data dalam ADP adalah data de jure sepanjang tidak ada dokumen baru. Artinya data dalam ADP akan berubah jika pemilih yang ditemui memberikan info yang berbeda. Misalnya sudah meninggal atau pindah dan disertai dengan dokumen pendukung, jika tdk ada info yang baru maka data itu akan tetap menjadi data de jure.
Selain Makassar tuntas untuk proses coklit, KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, Luwu, Pinrang, Palopo dan Wajo sudah rampung. Sedang, sejumlah kabupaten/kota progresnya mendekati 100 persen.
Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Sinjai, Ni’mah Zen menyebutkan bahwa Coklit masih sementara proses. Namun memang yang tersisa banyak yang di Sinjai Utara karena masih pemilih yang tidak bisa di temui dan ada juga yang tidak dikenal.
Menurutnya, sejauh ini diarahkan supaya anggota pantarlih memaksimalkan supaya semua bisa di coklit sesuai dangan data kependudukan terbarunya.
“Sampe hari ini sdh 98 % progresnya,”ujar Ni’mah Zen kepada kabarmakassar.com.
Terpisah, Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan sejumlah catatan evaluasi tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit) untuk Pilkada serentak 2024 di 24 kabupaten/kota.
Dimana sejumlah catatan tersebut disampaikan langsung oleh Anggota Bawaslu Sulsel Saiful Jihad saat mengikuti rapat evaluasi tahap I Coklit untuk Pilkada Serentak yang digelar KPU Provinsi Sulsel di kota Makassar, Jumat (12/7) lalu.
Salah satu kasus temuan yang menjadi perhatian serius yakni adanya 16 pemilih di Kota Palopo namun diduga siluman atau tidak ditemukan identitas yang bersangkutan. Ironisnya, 16 warga atau pemilih yang ikut di Coklit oleh pantarlih Palopo juga diketahui oleh pemerintah kelurahan setempat.
Demikian diungkap Anggota Bawaslu Sulsel Saiful Jihad. Dimana Saiful Jihad merupakan Koordinator Divisi Pencegahan dan Parmas yang diketahui mengawal langsung tahapan pemutakhiran data pemilih (Mutarlih) ini juga meminta Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) untuk melakukan pengawasan secara melekat dan cermat selama tahapan Mutarlih atau coklit jelang kontestasi yang dihelat 27 November mendatang.
“Pertama di 2024 kami punya data kita masukkan ke KPU, itu bisa ditindaklanjuti oleh KPU ke Dukcapil, yakni kasus Palopo. Di desa/kelurahan Battang, itu sampai ada 16 pemilih yang di tandatangani lurah, bahwa sudah diteliti dan ditelusuri bahwa tidak ada orangnya. Nah ini, perlu koordinasi dengan KPU dan Dukcapil,”ujar Saiful Jihad saat dikonfirmasi.
Komisioner Bawaslu Sulsel dua periode itu mengungkapkan, Bawaslu senantiasa melakukan upaya pencegahan. Hal ini kata Saiful Jihad, berkaca dari pengalaman di Pemilu tahun 2024 yang lalu.
“Karena ini, bisa saja menjadi potensi, seperti yang tadi diceritakan diawal oleh teman-teman, bahwa orangnya tidak ada tapi datang memilih. Nah kejadian-kejadian semacam ini agar bisa kita cegah terjadi,” kata Saiful Jihad.
“Demikian juga yang ada di kota Parepare, jadi ada beberapa kasus PSU kemarin berkaitan dengan data ini yang dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab,” tambahnya.
Meskipun demikian, pihak Bawaslu Sulsel maupun Palopo tidak merincikan nama-nama 16 pemilih yang dicoklit namun ditemukan pihak yang bersangkutan.
Saiful juga mengungkapkan, Bawaslu akan terus berkolaborasi dalam mengawal setiap tahapan pada Pemilihan Serentak tahun 2024 mendatang.
“Kami Bawaslu berharap, terkait prosedur dan mekanisme acuan kami adalah PKPU, acuan kami adalah regulasi KPU,” jelasnya.
Sebelumnya, Anggota Bawaslu Sulsel Saiful Jihad melakukan monitoring pelaksanaan pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih untuk pemilihan serentak 2024 beberapa titik di Kec. Binamu, Turatea, Batang dan Arungkeke Jeneponto, Sabtu (5/7) lalu bersama Bawaslu, Panwascam, PKD, PPK, PPS setempat.
