KabarMakassar.com — Kunjungan kerja Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka bersama seluruh bupati se-Sulbar ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuahkan hasil konkret.
Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, bersama Wakil Menteri DVictor Gustaaf Manoppo serta para Dirjen, memberikan respon langsung dan komprehensif atas aspirasi daerah, Rabu (07/05).
Menanggapi usulan revitalisasi tambak rakyat yang disampaikan Bupati Mamuju dan kepala daerah lainnya, Menteri Trenggono menyampaikan kesiapan KKP untuk memfasilitasi kerja sama investasi melalui Asian Development Bank (ADB).
“Kalau Sulbar sudah siapkan lahannya, kita bisa mulai dari 100 hektare tambak rakyat. Kalau serius dan terintegrasi, bahkan sampai Rp200 miliar investasi bisa digelontorkan,” ujar Menteri.
Selain ADB, peluang pendanaan melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) juga terbuka untuk memperkuat sektor kelautan Sulbar yang memiliki garis pantai dan potensi perikanan yang sangat luas.
Terkait keluhan nelayan mengenai Vessel Monitoring System (VMS), Menteri Trenggono menegaskan bahwa sistem pengawasan ini seharusnya tidak membebani nelayan secara finansial.
“VMS adalah alat pemantau armada, bukan alat pungutan. Jika ada nelayan yang dipungut untuk VMS, segera laporkan. Itu tidak dibenarkan dan akan kami tindak,” tegasnya.
Pertemuan ini pun memperkuat sinyal bahwa laut akan menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi Sulbar di masa mendatang.
Gubernur Suhardi Duka menyampaikan terima kasih dan menyatakan kesiapan penuh daerah dalam mendukung ekosistem ekonomi biru.
“Kami tidak hanya menyampaikan harapan, tapi juga kesiapan. Lahan tambak sudah ada, komitmen bupati se-Sulbar solid. Kami ingin bergerak bersama pusat,” tutupnya.
